Manokwari, Papuabaratoke.com – Korupsi Masih Membudaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Papua Barat melaksanakan penandatanganan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada 10 kabupaten, kota se Provinsi Papua Barat.
Kegiatan itu berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Kabupaten Manokwari, Rabu (28/3/2018). Koordinator KPK Wilayah Provinsi Papua Barat Suyadi dalam kegiatan penandatanganan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi mengatakan, masih tingginya budaya korupsi.
Menurut Suyadi, akibat korupsi menyebabkan dana – dana dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja yang belum semuanya berhasil diterapkan dengan baik dalam sistem birokrasi pemerintahan dan jajarannya, pada suatu wilayah pemerintahan.
” korupsi bukan saja terjadi di daerah, melainkan dari tingkat pemerintah Pusat hingga ke daerah, bahkan wilayah Kabupaten /Kota hingga ke kampung” kata Suyadi.
Suyadi menjelaskan, sistem peraturan yang belum terkontrol baik, kerap menjadi celah awalnya lahir perilaku menyimpang hingga berujung pada korupsi. Sebab penilaian munculnya korupsi kerap dari lemahnya pelayanan dan sistematis dalam program kerja birokrasi, baik secara individual, daerah, bangsa dan bernegara sendiri.
“Jika kita merujuk pada survei Internasional, khususnya Indonesia masuk urutan 98 dari 138 dunia yang di survei ada dua faktor yang masih membudayakan membuat awal lahirnya kegagalan suatu negara dan bangsa, seperti pelayanan publik masih kurang, kepastian hukum di Indonesia juga lemah. hal – hal seperti inilah yang dimanfaatkan sebagaian oknum untuk melihat celah dalam melakukan hal yang namanya korupsi, “ungkap Suyadi.
Selain itu menurut Suyadi, Orang korupsi berbudaya karena pola hidup yang tidak pernah puas, keserakahan, dan punya kesempatan, seperti contoh, daerah – daerah pemekaran kerap digunakan celah kehadirannya sebagaian oknum memanfaatkam lemahnya birokrasi pemerintahan untuk melancarkan aksi mencari keuntungan pribadi dan kelompok melalui korupsi.
” Jadi kesempatan korupsi muncul dari beberapa aspek, seperti sistem pengawasan yang masih lemah dalam birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang belum baik. Kegiatan pengadaan barang dan Jasa juga merupakan salah satu celah yang masih ngetrend di gunakan dalam melakukan korupsi,”katanya.
Suyadi menegaskan bahwa Korupsi yang paling banyak di tangkap KPK karena keserakahan adalah karena budaya yang hidup yang berfoya-foya seperti yang ditemukan pada beberapa pejabat yang punya rumah mewah lebih dari satu, pembelian mobil mewah, dan masih banyak lagi modusnya, termasuk mencuci uang hasil korupsi tersebut.
Meski demikian, KPK dalam menjalankan tugasnya tetap tegas dan keras dan hanya menerapkan 2 hal, yakni upaya pencegahan dan penindakan.
“Dua hal yang menjadi dasar KPK bertindak adalah Upaya Pencegahan dan Penindakan. dimana 2 hal ini adalah sistem yang di terapkan KPK dalam memberantas indeks Korupsi di Tanah air, “tegas Suyadi.
Oleh karena itu melalui pola ketahanan dan kedisiplinan seorang pemimpin atau kepala daerah mengambil tindakan dan bersikap dalam upaya menjalankan tugas dan kewenangannya tidak sepihak dan taat aturan, maka diharapkan Indonesia dalam berbagai indeks penilaian gagal penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang berbudaya korupsi dapat di hapuskan.
Untuk diketahui bahwa kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dan turut dihadiri Perwakilan BPKP Papua Barat, Perwakilan KPK wilayah Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Staf khusus pemerintahan Papua Barat di Jakarta, para pejabat OPD di Papua Barat, dan perwakilan kepala daerah di 10 Kabupaten se – Provinsi Papua Barat.
