Portal Berita Papua Barat

Lindungi Hak Dasar OAP, LP3BH-DAP dan STIH Satukan Komitmen

0 49
Lindungi Hak Dasar OAP
Lindungi Hak Dasar OAP – Usai diskusi menyatukan komitmen tentang perlidungan hak-hak dasar OAP oleh Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bersama Dewan Adat Papua (DAP) Raja Ampat dan STIH Manokwari, Jumat (6/4/2018). (Foto: Hanas Warpur/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Lindungi Hak Dasar OAP.  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bersama Dewan Adat Papua (DAP) Raja Ampat dan STIH Manokwari kembali menyatukan komitmen tentang perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) di daerah Papua Barat.

Hadir dalam diskusi yang ini, terdiri dari tiga lembaga, akademisi dan DAP, yakni Ketua MRPB Maxsi N. Ahoren, Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR PB Frida T. Klasin, dan Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma.

“Kegiatan ini membicarakan tentang hak-hak dasar dan perlindungan OAP, maka DPR PB Fraksi Otsus mendesak terbentuknya perdasus perlindungan hak dasar OAP,” kata Ketua MRPB Maxsi N Ahoren kepada awak media, Jumat (6/4/2018).

Ahoren menjelaskan, UU No 21 tahun 2001 tentang otsus di tanah Papua akan berakhir, maka semua pihak diharapkan mencari solusi terbaik untuk mengangkat hak-hak dasar bagi OAP khususnya di Provinsi Papua Barat.

Menurutnya, sampai saat ini hak-hak dasar OAP di tanah Papua terabaikan, padahal sebagai warga negara memiliki hak yang sama menentukan nasibnya hidup di negeri sendiri.

Untuk itulah MRPB mendukung fraksi otsus memproses pembentukan Perdasusnya.

Dalam waktu dekat kita duduk bersama untuk membahas perdasus tersebut, nantinya ada langkah-langkah kongkrit untuk ditindaklajuti,” ungkap Ahoren.

Wakil Ketua Fraksi Otsus DPRD Papua Barat, Frida Tabita Klasin, juga mengatakan diskusi publik sangat penting untuk mendiskusikan pembentukan perdasus sesuai amanat UU Otsus.

“Amanat Otsus yaitu perlidungan keberpihakan terhadap OAP dalam konteks masyarakat adat. Ini harus menjadi perhatian serius bagi MRP, DPRD dan Pemerintah, perlu fokusmenyelesaikan persoalan tersebut,”katanya.

Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinusy, juga berharap Pemerintah Pusat, Pemprov Papua Barat dan Kabupaten/Kota mendorong lahirnya Perdasus sebagai payung perlindungan hak-hak OAP lebih maksimal.

Baca Juga:  Kerap Terjerumus, Mahasiswa Diminta Jauhi Narkoba

“Makanya Perdasus segera dibentuk di Provinsi Papua Barat. Perdasus harus dimaksimalkan untuk melindungi hak masyarakat adat OAP di tanah Papua,”kata dia.

Oleh karena itu, undang-undang Otsus tahun 2001 tentang OAP, masyarakat adat Papua, masyarakat hukum adat Papua ini tentunya harus dikolaborasi bentuk perdasus yang perlindungan terhadap OAP dan hak dasarnya.

“Papua Barat harus punya regulasi sehingga tidak terkesan bahwa masyarakat hanya sebagai objek. Jika ada yang membeli tanah, nanti baru masyarakat adat dibutuhkan,” ucap Warinussy.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma menilai kegiatan diskusi ini adalah momen baik bagi OAP dengan kelembagaan guna merestorasi pentingnya hak-hak dasar Orang Asli Papua.

“Sebab tidak ada orang lain yang bisa bicara tentang hak-hak OAP, melainkan hanya OAP itu sendiri. Ini merupakan tanggung jawab serta dibutuhkan komitmen oleh semua pihak di daerahnya untuk menyelesaikan persoalan daerahnya sendiri,” tambah Wamafma.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!