Portal Berita Papua Barat

LP3BH : Evaluasi dan Revisi UU Otsus Sangat Mendesak

5
Ilustrasi UU OTSUS (Istimewa)

Manokwari,Papuabaratoke.com – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyatakan, evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Otonomo Khusus (Otsus) Papua-Papua Barat sangat mendesak.

Pasalnya hal ini, berkenaan dengan menjelang berakhirnya periode 25 tahun berjalannya amanat 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari saya melihat bahwa evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Otsus di Tanah Papua, sangat mendesak untuk dilakukan,” cetus Yan Crstian Warinussy melalui siaran persnya, Minggu (07/01/2018).

Menurut dia, tujuan dilakukan evaluasi dan revisi tersebut, untuk memberi perlindungan yang kuat dan terpenuh bagi Orang Asli Papua (OAP) dan Masyarakat Adat Papua.

Ia mengatakan, karena selama hampir 20 tahun terakhir, mayoritas rakyat Papua khusunya OAP, senantiasa berpandangan bahwa Otsus gagal. Lantaran diakui bahwa dana Otsus tak dirasakan serta tak pernah dinikmati oleh OAP.

“Contoh yang bisa jadi fakta kuat adalah bahwa dengan adanya pengucuran dana Otsus baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat ke kampung-kampung, maka justru meningkatkan arus migrasi dari luar tanah Papua yang tidak terkendali,” tudingya.

Akibatnya lanjut dia, dana Otsus yang seharusnya bertujuan mensejahterahkan OAP, malah sulit terlaksana. Dikarenakan rupiah yang diperoleh rakyat Papua (OAP) justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan yang sudah diberikan dalam bentuk atau kredit beberapa bulan sebelum dana Otsus dibayarkan.

LP3BH Manokwari
LP3BH Manokwari – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, SH

Selain itu, pembiayaan untuk bidang kesehatan dan pendidikan di Papua Barat tak berjalan dengan baik. Ini terlihat masih tingginya angka kematian ibu dan anak serta perkembangan gizi OAP yang tetap berada di posisi yang sangat rentan dan memprihatinkan.

Baca Juga:  Idul Adha Dan Pengorbanan Yang Besar Sebagai Rahmat

Penyelenggaraan sistem pendidikan dasar dan menengah dan tinggi di Tanah Papua juga seringkali tidak pernah memberikan jaminan proteksi bagi anak-anak  asli Papua.

“Oleh sebab itu aspek pengendalian penduduk di Tanah Papua menjadi hal mendesak dan prioritas saat ini. Termasuk penting untuk dilakukan pendataan atau sensus khusus, untuk mengetahui populasi OAP. Sehingga arah, tujuan dan sasaran dari pemberian dana Otsus langsung secara tunai kepada rakyat Papua asli menjadi baik dan dapat terukur,” ucap Warinussy.

Oleh sebabnya tutur Warinussy, khusus di Provinsi Papua Barat, sesuai program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani, dengan presentase pembagian dana Otsus 90 :10, perlu didahului dengan pembuatan regulasi setingkat perdasus yang dapat memproteksi hak-hak dasar OAP, khususnya dalam memperoleh dan menikmati dana Otsus secara tunai di sisa waktu ini.

Untuk itu, sambungnya, aspek pembuatan regulasi tersebut saat ini mendesak untuk didorong dan dijalankan oleh rakyat asli Papua melalui lembaga kultur Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Ini menjadi urgen dan mendesak sekaligus untuk mengimplementasikan amanat pasal 77 mengenai usul perubahan dan pasal 78 mengenai evaluasi atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008,” pungkas Warinussy.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
error: Content is protected !!