Portal Berita Papua Barat

LP3BH Harap Hak Politik OAP di Kursi Dewan Diutamakan

0 142
Hak Politik OAP
Hak Politik OAP – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy (Kiri).(Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Hak Politik OAP.  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari berharap hak politik orang asli papua (OAP) di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diutamakan.

Pernyataan ini dikatakan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyikapi jelang kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota maupun provinsi) di Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua saya mendesak pentingnya pemenuhan atas hak-hak dasar OAP untuk menduduku, dicalonkan, dipilih dan diangkat di lembaga legislatif baik di daerah maupun di tingkat pusat Indonesia,” ujar Warinussy.

Ia mengemukakan, di dalam konsideran menimbang huruf j dari UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Yang menyebutkan lanjutnya, “Bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli. Dan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Berkenaan dengan itu tutur Warinussy, di dalam pasal 1 huruf t, dari UU Otsus tersebut dinyatakan bahwa OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua (Juga Papua Barat berdasarkan UU No.35 Tahun 2008) dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Baca Juga:  Ketua MRPB : Parpol Harus Utamakan Caleg OAP

“Pengertian yang terkandung dari isi konsideran maupun pasal 1 huruf t diatas jelas berarti bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP termasuk dalam sektor politik untuk menduduki kursi-kursi anggota legislatif adalah sah, mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan harus dihormati serta diberikan kepada mereka OAP itu sendiri,” ucapnya.

Semestinya dalam konteks seleksi bakal calon anggota legislatif saat ini terang dia, di setiap partai-partai politik (Parpol) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta di DPR dan DPD di Jakarta pun, mengutamakan OAP dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meraih kursi-kursi terhormat tersebut sebagai wujud dari adanya keberpihakan dan pemberdayaan hak-hak dasar sebagaimana dijamin dalam amanat pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) dari Undang Undang Dasar 1945.

“Ingat bahwa ini bukan diskriminasi tetapi afirmasi (Keberpihakan) sesuai amanat UU otsus sebagaimana tersirat di dalam konsideran menimbang huruf f dan huruf g yang jelas-jelas mengandung adanya pengakuan negara tentang belum terpenuhinya rasa keadilan, kesejahteraan, serta penegakan hukum dan penghormatan HAM di Tanah Papua sepanjang negeri OAP menjadi bagian integral dari negara dan bangsa Indonesia sejak tahun 1969,” akunya.

Sehingga adalah hak OAP untuk dihormati dan diberi kesempatan yang pertama dan utama untuk dicalonkan hingga dipilih dan diangkat secara resmi dan sah menurut hukum oleh semua saja penduduk di Tanah Papua menjadi anggota legislatif di tanah leluhurnya dan di pusat Negara Republik Indonesia tanpa syarat dan gugatan apapun demi tegaknya hukum dan stabilitas politik di Bumi Cenderawasih tercinta ini.

“Maka tepat dan proporsional secara hukum jika Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Papua Barat dapat mengambil langkah politik dan hukum demi melindungi hak-hak dasar OAP dalam konteks keberpihakan dan pemberdayaandi bidang politik,” pungkas Warinussy melalui siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Rabu (14/3/2018).

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com