Portal Berita Papua Barat

LP3BH Manokwari Ajak Stakeholer Bersinergi Sambut Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB

0 114
Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB
Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy.(Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB.  Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengajak pemangku kepentingan di sektor penegakan hukum dan HAM bersinergi.

Ajakan Warinussy ini terkait rencana kunjungan tim komisi tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Untuk itu, ia mengajak semua stake holder berkepentingan untuk mempersiapkan hal-hal penting yang bermanfaat saat kunjungan tim PBB nanti.

Sebelumnya diberitakan sejumlah media, Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein telah berkunjung ke Indonesia. Dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 4-7 Februari 2018 di Jakarta.

Dalam kunjungannya, Zeid menyoroti soal masih sangat besarnya penggunaan kekuasaan negara (Indonesia) yang berlebihan yang dilakukan oleh otoritas keamanan di Tanah Papua.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua sangat berterima kasih, karena pada akhirnya ada rencana Pemerintah akan mengundang komisioner tinggi HAM PBB tersebut untuk berkunjung bersama timnya ke Tanah Papua,” ujar Warinussy, Kamis (8/2/2018).

Dikatakan, kunjungan komisi tinggi HAM PBB penting untuk mengklarifikasi laporan yang diterima dari berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia mengenai situasi HAM di Tanah Papua.

“Tujuannya untuk dapat melihat dari dekat dan menyaksikan serta mendengar langsung dari “tangan pertama”, yaitu para korban dan rakyat Papua tentang bagaimana situasi keamanan dan situasi HAM serta situasi politik di Tanah Papua sepanjang 1 dekade terakhir ini,” ujar Warinussy.

Warinussy menjelaskan, hasil klarifikasi itulah diharapkan Dewan HAM PBB dapat membuat analisa dan rekomendasi penting dalam rangka menghasilkan keputusan atau resolusi penting bagi kepentingan perbaikan dan pemajuan HAM di Tanah Papua.

Selain itu, Warinussy meminta agar GKI Di Tanah Papua, GIDI, Gereja-gereja Baptis Papua dan Gereja-gereja Kingmi di Tanah Papua.

Baca Juga:  13 Klub Pastikan Ikut di Kompetisi Piala Bupati Manokwari 2018

Yang serius dan senantiasa mencatat dan melaporkan segenap perbuatan-perbuatan tindakan yang diduga keras sebagai pelanggaran HAM ke Dewan HAM PBB dan komisi tinggi HAM PBB, ikut memberikan perhatian.

“Saya ingin memberi catatan penting kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya, termasuk pihak TNI dan Polri untuk memberi akses yang luas bagi komisioner tinggi HAM PBB tersebut dan timnya kelak saat mengunjungi Tanah Papua,” ucap Warinussy dengan nada tegas.

Akses tersebut, lanjutnya, agar tim PBB ini secara bebas dapat menemui semua pemangku kepentingan khususnya para pembela HAM dan korban demi memperoleh klarifikasi yang benar, faktual dan termasa.

“Proses ini penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan amanat Undang Undang Dasar 1945 dan regulasi di bidang penegakan hukum dan perlindungan HAM,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com