Portal Berita Papua Barat

LP3BH Nilai Penegakkan Hukum di Papua Barat Jalan di Tempat

0 4
Penegakkan Hukum di Papua Barat
Penegakkan Hukum di Papua Barat – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy.(Foto: Ist)

Manokwari, Papuabaratoke.comPenegakkan Hukum di Papua Barat.  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, kembali menilai penegakkan hukum di Papua Barat, masih lemah alias jalan di tempat. Hal ini dinyatakan langsung Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, melalui siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Rabu (27/12/2017). Dikatakan, LP3BH Manokwari, memiliki catatan khusus tentang penegakan hukum di Papua Barat sepanjang tahun 2017.

“Secara umum dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kasus berkategori sebagai kirminal luar biasa (extra ordinary crime) masih berjalan di tempat alias tidak banyak memperoleh kemajuan yang dapat dibanggakan,” tukas Warinussy.

Pernyataan ini menurut dia, dibuktikan dari beberapa kasus berkategori sebagai kasus kelas kakap. Seperti dugaan korupsi dana hibah bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat yang dalam konteks proses hukumnya sudah bermuara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari.

Yaitu dengan diadili dan divonisnya Albert Rombe alias AR, sebagai salah satu terdakwa dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 25 Milyar rupiah. Namun disayangkan pasca Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan, AR masih bebas berkeliaran. Dan bahkan kejaksaan enggan mengeksekusinya.

Sementara terdakwa lain, yaitu Yanuarius Renwarin, masih menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Manokwari, dengan dakwaan mencakup tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Seharusnya penyelidikan dan pengusutan kasus dana hibah KONI Papua Barat tidak berhenti pada AR dan YR saja. Tetapi harus juga menyasar para eks petinggi KONI (Papua Barat, red) lainnya. Seperti mantan Ketua Umum KONI, Abraham Octavianus Atururi, mantan Wakil Bendahara, Sri Lestari, bahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Abia Ullu serta mantan Bendahara Umum KONI, Jaenab Uswanas,” cetusnya.

“Ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam pemeriksaan terdakwa Albert Rombe, SE maupun terdakwa Dr.Ir.Yanuarius Renwarin, MS yang mana nama-nama mereka disebutkan oleh para saksi yang dihadirkan JPU,” kutipnya.

Tak berhenti di situ, dia juga mengomentari kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan gedung Rektorat Universitas Papua (UNIPA). Dimana hingga saat ini seakan tertelan waktu dan bahkan tersiar kabar, bahwa pihak institusi penegak hukum belum melakukan audit kerugian negara bersama lembaga negara yang berkompeten seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah ini.

Lebih jauh dibeberkannya, yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan kapal kargo di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) yang ditangani Polda Papua Barat, dan telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka. Yaitu mantan Bupati Sorsel, Otto Ihalauw, lagi-lagi, belum mengalami progress dalam konteks pemeriksaan formal sesuai amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Juga kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan sirkuit balapan sepeda motor di Distrik Masni-Kabupaten Manokwari yang sudah menetapkan 2 (dua) orang tersangka, tapi terkesan seperti ada “tarik-ulur” dalam alih tanggung-jawab atas berkas dan status tersangka diantara Polres Manokwari dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari hingga jelang akhir tahun 2017 ini. Padahal sudah ada P-21.

Sementara itu, dalam kasus dugaan tipikor pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Papua Barat, juga terkesan berjalan di tempat, walaupun telah penyidik Direktorat Reskrim Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, telah memeriksa beberapa orang sebagai saksi.

Sementara itu, Warimussy mengungkapkan, bahwa dalam aspek penegakan hukum di bidang pertambangan, LP3BH mencatat, walaupun terdapat upaya penangkapan terhadap sejumlah penambang ilegal di kawasan sekitar Kali Wasirawi-Distrik Masni-Kabupaten Manokwari, namun masih terdapat perlakuan hukum yang tak adil.

“Yang semestinya pemberi ijin illegal dari pihak masyarakat adat setempat yang cenderung melawan hukum berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak tersentuh hukum,” ucapnya.

Dan pada aspek pengrusakan lingkungan dan prosedurnya sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sama sekali tidak disentuh dan ditelusuri oleh penyidik Polda Papua Barat dalam kasus penambangan ilegal tersebut.

LP3BH juga mencatat bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari masih menunggak beberapa kasus yang pernah dilidik di tahun 2017 dan terkesan dihentikan secara melawan hukum. Antara lain, pengusutan kasus dugaan korupsi TV Parlemen, penggunaan dana hibah KPU Papua Barat serta kasus Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan.

“Kesemua kasus ini seperti sengaja dihentikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari tanpa melalui prosedur. Dan cenderung melanggar amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017,” tuding Warinussy.

Demikian juga, sambung dia, adanya dugaan upaya
penghentian proses hukum atas kasus pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Yermias Rumkorem oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Manokwari, Andi Sitti Chedjariah, SH, MH.

“Padahal P-21 dari kasus tersebut sudah dikeluarkan oleh mantan Kasipidum Irna Sandra, SH pada tanggal 30 April 2016. Dengan surat nomor : B-360/T.1.12/Epp.1/04/2015, tapi hingga jelang akhir tahun ini, kasus tersebut seakan hilang ditelan bumi di Kejari Manokwari,” tukasnya.

Warinussy pun berharap, di tahun 2018, penegakan hukum baik Polri maupun Kejaksaan di daerah ini, dalam konteks pidana korupsi dan pidana umum di Papua Barat, akan jauh lebih baik menunjukkan kapasitas dan kinerjanya sebagai institusi penegak hukum.

 

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!