Portal Berita Papua Barat

LP3BH: Tekad Jokowi Selesaikan HAM di Tanah Papua hanya Mimpi

0 83

- Advertisement -

Tekad Jokowi Selesaikan HAM di Tanah Papua
Tekad Jokowi Selesaikan HAM di Tanah Papua – Direktur Eksekutif (LP3BH), Yan Christian Warinussy. (Foto: Dok. pribadi)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Tekad Jokowi Selesaikan HAM di Tanah Papua. Direktur Eksekutif (LP3BH), Yan Christian Warinussy menyatakan, tekad pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bumi Cenderawasih hanya mimpi.

Dikatakan, sudah berulang kali presiden mengunjungi Tanah Papua. Beberapa kali juga presiden menegaskan akan menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran HAM.

“Faktanya tidak terjadi seperti isi pernyataan dan visi Jokowi sebagai tertuang juga dalam nawacita, saya nyatakan tekad pemerintahan Jokowi hanya “mimpi” belaka,” kata Warinsussy dalam siaran pers yang diterima PBOKe (papuabaratoke).

Menurut Warinussy, hal itu dapat dibuktikan dengan telah 16 tahun kasus Wasior, 14 tahun kasus Wamena dan 3 (tiga) tahun kasus Paniai tanpa adanya langkah maju yang bersifat signifikan dalam konteks penyelesaian secara hukum.

Yang berdasarkan hasil penyelidikan awal oleh lembaga/institusi yang berkompeten sesuai amanat Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dan, Undang Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu Komnas HAM. “Ketiga kasus tersebut diatas ditetapkan mengandung unsur pelanggaran HAM yang Berat,” terang Warinussy.

Pelanggaran HAM yang Berat sudah diatur perdefinisnya dalam amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dari Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM yang Berat disebutkan meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan kejahatan genosida.

“Seharusnya Komnas HAM diberi akses yang seluas-luasnya dan didukung untuk melakukan tugas-tugasnya dalam menyelidki dan mengungkap tuntas dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam kasus-kasus tersebut,” tandasnya.

Warinussy mengungkapkan, hasil penyeledikan Komnas HAM dari tahun 2003 hingga saat ini senantiasa ‘dipermasalahkan’ oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dengan berbagai alasan hukum dan juga cenderung politis untuk ‘mengkaburkan’ dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus Wasior dan Wamena.

Sementara kasus Paniai, lanjutnya, presiden selaku panglima tinggi TNI seharusnya dapat mengambil langkah tegas untuk memerintahkan diberikannya akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM.

Guna memanggil dan meminta keterangan dari para prajurit TNI yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM yang Berat di enarotali-Paniai 8 Desember 2014.

“Sebagai salah satu institusi terdepan dalam penegakan hukum semestinya memeproleh ‘penguatan’ kewenangan melalui amandemen Undang Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000,” ungkapnya.

Warinussy menambahkan, penguatan diperlukan agar Komnas HAM juga memiliki wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum. Tidak saja melakukan penyelidikan.

“Ini penting karena sejak awal reformasi, keinginan untuk mengkokohkan status Indonesia sebagai negara hukum (recht staat) sangat kuat, dimana hal itu hanya dapat dicapai jika kita dapat melihat bekerjanya 3 (tiga) prinsip dasar,” paparnya.

Ketiga prinsip dasar dimaksud adalah pertama, supremasi hukum (supremacy of law). Kedua, kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Ketiga, penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Tiga prinsip dasar tersebut dapat terimplementasi dalam penjabarannya dengan ciri-ciri, pertama, jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kedua, kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang merdeka.

“Terakhir adalah legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum,” kata Warinussy.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!