Manokwari, Papuabaratoke.com – Masyarakat Tani Bintuni. Masyarakat tani di Kabupaten Teluk Bintuni meminta pemerintah segera membenahi sejumlah saluran irigasi setempat.
Pasalnya ketersediaan saluran air irigasi untuk mencukupi kebutuhan lahan persawahan saat ini dirasa kurang maksimal.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi E bidang Perekonomian, DPR Papua Barat, Erik Manibuy. Dia menuturkan, aspirasi masyarakat ini terungkap saat dirinya melakukan masa reses di Kabupaten Teluk Bintuni di beberapa distrik wilayah perkotaan yang bernotabane adalah para petani.
“Jadi masyarakat berharap di tahun 2019 mendatang peningkatan saluran irigasi dapat dilakukan oleh pemerintah. Sehingga mendukung kecukupan kebutuhan air di persawahaan mereka. Karena sekarang, banyak lahan tidur yang digarap dan dimaksimalkan fungsinya dalam sektor pertanian,” tutur Erick Manibuy, saat diwawancarai di gedung DPR-PB, Senin (26/3/2018).
Erick mengungkapkan, lahan pertanian yang telah dibuka dan fungsikan kembali tersebut, terdapat di daerah transmigrasi Kampung Waraitama, SP-1, Argosigemerai -SP V, Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni.
Namun masalah yang dihadapi para petani adalah kurang maksimalnya pengairan saluran irigasi, hingga ke lahan persawahan masyarakat. Dimana selain cabang saluran yang masih kurang, daya kekuatan air pada salah satu bendungan air sepertu di Kali Tuarai, dan Rajawali dinilai masih kurang, terlebih jika musim panas tiba.
“Di Kampung Waraitama misalnya sudah dibuka kembali luas lahan 200 hektar. Di SP V kampung argosigemerai juga sudah dibuka namun pengairan saluran irigasi belum mampu maksimal, sehingga ditakutkan masyarakat kedepan akan timbul dampak negatif lainnya,” kata Eric.
Sehingga dari hal ini, dirinya dalam waktu dekat akan menindak lanjuti hasil resesnya guna melakukan capaian pemerataan infrastruktur dan peningkatan perekonomian kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya di Distrik Manimeri.
“Jadi hasil ini akan saya bahas dengan komisi lainnya untuk kemudian dirumuskan arah kebijakannya. Nanti kita akan diskusikan juga dengan Pemerintah Provinsi, melalui instansi teknis bidang pengairan agar dapat merumuskan dan mekakukan kajian ini segera,” pintannya.
