Portal Berita Papua Barat

Mendesak MRPB dan DAP Dorong Perdasus Hak Masyarakat Adat

0 132
Perdasus Hak Masyarakat Adat
Perdasus Hak Masyarakat Adat – Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy ketika bertemu salah seorang perwakilan Kedubes Amerika di kantornya beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. LP3BH Manokwari)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Perdasus Hak Masyarakat Adat.  Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy menyatakan sudah ada jaminan untuk menyusun peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Jaminan tersebut sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan MK ini keluar setelah masyarakat adat melakukan uji materil terhadap Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan Undang Undang Dasar 1945.

“DAP bersama rakyat Papua asli dapat mendorong dan mendesak pemerintah melalui Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat untuk melahirkan perdasus tentang Perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua,” kata Warinussy melalui siaran pers yang diterima Redaksi papuabaratoke.com, Senin (26/3/2018).

Selain putusan MK, lanjut Warinussy, Dewan Adat Papua (DAP) dan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat asli Papua, juga memiliki jaminan berdasarkan amanat pasal 1 huruf p dan huruf r Undang Undang Otonomi Khusus.

“Putusan MK nomor 35 tahun 2012 diucapkan dalam sidang MK tanggal 16 Mei 2013 tersebut telah “mencabut hak negara” atas sebutan “hutan negara” dalam kawasan hutan adat di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Putusan MK terkait pencabutan hutan Negara keluar setelah uji materil (judicial review) dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu-Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, Provinsi Banten.

Menurut Warinussy, dikabulkannya permohonan uji materil ketiga kelembagaan adat tersebut melalui putusan MK tersebut hendaknya menjadi dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Tanah Papua.

“Lakukan langkah hukum menyangkut status tanah-tanah adat di bumi cenderawasih yang mayoritas masih merupakan tanah-tanah adat. Ini bisa dilakukan demi legal standing dari DAP sesuai amanat pasal 1 huruf p dan huruf r UU Otsus,” tandasnya.

Dalam keterangannya, Warinussy mengungkapkan, perlindungan hak-hak masyarakat adat asli Papua tidak hanya terbatas dalam konteks hak adat atas hutan, tetapi juga hak adat atas tanah, air dan perairan, serta sungai maupun danau serta sumber daya alam.

Baca Juga:  LP3BH Harap Hak Politik OAP di Kursi Dewan Diutamakan

Bahkan, hak adat OAP dalam memperoleh akses untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi produktif serta hak berpartisipasi penuh dan luas dalam bidang politik, birokrasi pemerintahan.

Selain dari pada itu, juga hak untuk memperoleh akses kesempatan kerja, memperoleh pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi pada semua jenjang serta hak adat atas akses pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermutu tinggi di seluruh tanah airnya, yaitu Tanah Papua dari Sorong sampai ujung Skouw dan Wutung dan Waropko.

“Saya mendorong DAP untuk mengambil peran pertama dan utama dalam memperjuangkan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua yang tercakup dalam masyarakat adat dan masyarakat hukum adat asli Papua berdasarkan amanat pasal 43 UU Otsus,” ucap Warinussy lagi.

LP3BH, tambah Warinussy akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi dukungan politik dan perlindungan hukum yang kuat dan maksimal bagi DAP dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penghormatan serta pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Orang Asli Papua di dalam bingkai (NKRI) yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com