Manokwari, Papuabaratoke.com – Rekrutmen Anggota Polri. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB), Maxi Nelson Ahoren, mendorong adanya upaya bersama yang dilakukan antara Gubernur, DPR Papua Barat, dan MRPB.
Upaya bersama itu dibutuhkan untuk memperjuangkan keterwakilan orang asli Papua dalam perekrutan calon anggota Polri.
Saat ini, Panitia daerah (Panda) Papua Barat tengah menyeleksi ribuan berkas peserta yang mendaftarkan diri dalam penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Angkatan 2018.
“Ke depan, harus ada satu kerjasama dengan gubernur, DPR, dan MRPB untuk menindaklanjuti persoalan ini ke Kapolri. Supaya ini diperhatikan bahwa, mereka harus akui ada Undang Undang Otsus yang berlaku di Wilayah Papua dan Papua Barat,” tandasnya.
Diakui Maxi, atas permintaan polda, MRPB telah mengutus empat orang yang terlibat dalam tim pengawas eksternal penerimaan terpadu calon anggota Polri 2018 di Wilayah Provinsi Papua Barat.
“Sampai hari ini hasil yang kami lihat sudah terjadi seperti itu. Jika masalah menyangkut, kesehatan, tinggi badan, dan umur, jelas kami tidak bisa intervensi karena sudah protrap nya,” ujarnya.
Dicontohkan, tahapan psikotes dilakukan secara online sehingga tidak bisa diutak-atik oleh panitia seleksi. Atau kata lain tidak bisa diintervensi pihak-pihak tertentu.
“Jika seperti ini, kami tidak bisa ikut aturan yang ada di Jakarta, tidak bisa. Ke depan ini harus dilakukan bersama. Kami harapkan gubernur segera mengundang kami dan DPR untuk mengambil langkah-langkah untuk hal ini,” pungkasnya.
