Portal Berita Papua Barat

Musrenbang Otsus Digelar, LMA Minta Kebijakan Anggaran Otsus Wajib Libatkan Masyarakat Adat

0 124
Musrenbang Otsus Digelar
Musrenbang Otsus Digelar – Penyerahan penghargaan LMA Kepada Pemprov Papua Barat dengan memberikan cendramata melalui prosesi penyerahan piring adat yang berisikan plakat dan kain timur sebagai komitmen bersama kepala-kepala suku, masyarakat adat dan pemerintah membangun tanah ini (Papua Barat, red) harus mulai dari wilayah adat. (Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Musrenbang Otsus Digelar.  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat,di setiap pengambilan kebijakan anggaran otsus, wajib hukumnya melibatkan masyarakat adat.

“Karena lahirnya anggaran otsus sangat berbeda dengan anggaran umum lainnya. Maka LMA berharap, Pemprov Papua Barat harus konsisten dengan hasil musrenbang otsus yang dilakukan yang dimana kita diundang sebagai salah satu narasumber,” jelas Sekertaris LMA Papua Barat, George Dedaida.

Dia menjelaskan, dalam musrenbang otsus yang digelar oleh Pemprov Papua Barat dan dihadiri DPR PB fraksi otsus, MRP – PB dan Dirjen Otda Kemendagri serta Bappenas RI di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu hingga Kamis (12/4/2018) tersebut dilakukan penandatanganan berita acara.

Dimana LMA meminta di setiap kali pengambilan kebijakan khusus anggaran otsus, wajib hukumnya melibatkan masyarakat adat. Baik tokoh masyarakat adat, kepala suku maupun keret atau elemen adat.

Dedeida mengatakan, LMA sangat mengapresiasi kepada Pemprov Papua Barat melaksanakan musrenbang otsus tersebut. Dikarenakan selama lahirnya UU Otsus beserta anggarannya, baru pertama kali diadakan, musrenbang otsus.

“Selama UU Otsus ini ditetapkan oleh negara beserta anggarannya, Pemprov Papua Barat, baru pertama kalinya mengadakan musrenbang ini,” tutur Dedaida yang ditemui Papuabaratoke di Sekretariat LMA Jalan Reremi Puncak, Manokwari, Papua Barat, Senin (16/4/2018).

Dimana musrenbang ini, khusus membahas alokasi pengelolaan dan kebijakan otsus serta penggunaan anggarannya. Untuk itu kata dia, LMA mendorong, agar khusus anggaran otsus diberi dalam ruang yang berbeda dengan pagu (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

“Otsus ini lahir ini karena mereka sebagai konstituen langsung dari pada ostsus ini. Selama ini terabaikan sekian tahun sampai otsus ini mau berakhir,” sambungnya.

Dia juga berhapap, Pemprov Papua Barat dalam mengimplementasikan otsus, mengedepankan masukan atau poin-poin yang didorong dalam musrenbang otsus tersebut. Yaitu pemerintah harus bisa membuat atau menuntaskan peraturan daerah khusus (Perdasus) wilayah adat. Dan hal ini juga sesuai komitmen Presiden RI Joko Widodo bahwa membangun di Tanah Papua harus mulai dari 7 wilayah adat.

“Dalam musrenbang itu, kita dari LMA meminta bahwa perdasus wilayah adat harus segera dibuat. Dan mendorong jika perlu revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus memasukan nomenklatur masyarakat adat,” tutur Dedaida.

Tak hanya itu, LMA berharap kepada Bappenas RI yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, bahwa dalam penataan RTRW Nasional, untuk wilayah Papua harus dibijaki khusus dan tak bisa sama dengan daerah lain sehingga 7 wilayah adat tersebut bisa masuk dan terakomodir.

“Kenapa ini kita dorong, agar pembangunan di daerah ini, bisa mengacu pada 7 wilayah adat. Siapa itu wilayah adat? adalah orang-orang yang punya tempat tidak lagi menjadi penghambat tapi akan menjadi solusi dalam implementasi otsus tersebut,” terang Dedeida.

Tak hanya itu, dalam musrenbang ini, LMA juga mendorong adanya perubahan pola pikir khusunya pada generasi Papua untuk meninggalkan prilaku konsumtif ke arah prilaku produktif.

“Makanya di ending atau di akhir dari musrenbang itu, sebagai wujud penghargaan LMA Kepada Pemprov Papua Barat, memberikan cendramata melalui prosesi penyerahan piring adat yang berisikan plakat dan kain timur sebagai komitmen bersama kepala-kepala suku, masyarakat adat dan pemerintah membangun tanah ini (Papua Barat, red) harus mulai dari wilayah adat,” tuturnya.

Dedaida menambahkan, pihaknya juga menghibahkan hasil karya kerajinan tangan anak adat binaan LMA berupa sepatu dan baju kepada Pemprov Papua Barat yang diterima oleh Sekda Nataniel D. Mandacan.

“Untuk karya dari anak adat ini, kami bekerjasa sama dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil membuat rumah produksi. Jadi adik-adik kita dari Papua dan Papua Barat yang kuliah di sana, ketika libur kuliah, mereka kita masukan ke rumah produksi ini untuk belajar mandiri sehingga mereka sudah banyak yang mampu membuat seperti sepatu dan baju dan lain-lain dengan brand ‘Papuan Style’. Dan ini lah upaya kami bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif dari anak-anak adat agar kedepannya bisa mandiri dan berkarya,” ucap Dedaida.

Musrenbang Otsus Digelar
Musrenbang Otsus Digelar – Pemberian hibah kepada Pemprov Papua Barat melalui Sekda Nataniel Mandacan hasil karya anak adat binaan LMA berupa sepatu dan baju usai acara Musrembang yang digelar si Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu hingga Kamis (12/4/2018). (Foto: Istimewa)

Dengan tujuan, ketika anak-anak adat usai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tak lagi berpikir atau kembali ke pola hidup lama yakni pola konsumtif. Namun akan lebih produktif guna meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat adat itu sendiri.

“Dan kita sangat berharap, pemerintah daerah, bisa melihat ini sebagai solusi dalam menibgkatkan ekonomi kreatif khususnya bagi masyarakat adat. Nah ini lah amanat dari UU otsus bagi Papuadan Papua Barat,” pungkasnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!