Portal Berita Papua Barat

Optimalkan Sinergitas Pelestarian Hutan Papua Barat

0 51
Pelestarian Hutan Papua Barat
Pelestarian Hutan Papua Barat – Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat Napoleon Fakdawer. Alinasi masyarakat adat menyoroti sinergitas lembaga pemerintah dalam upaya pelestarian hutan di Papua Barat. (Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pelestarian Hutan Papua Barat.  Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam (mineral, minyak dan gas) di Wilayah Provinsi Papua Barat. Tidak lepas dari kebijakan dan regulasi pemerintah daerah di sektor pembangunan.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat Napoleon Fakdawer mengatakan kebijakan dan regulasi menjadi penting dalam mengatur aktivitas pertambangan yang berlangsung sejak dari hulu hingga sampai hilir. Sinergitas pelestarian lingkungan di Papua Barat harus dioptimalkan.

“Biasanya eksploitasi SDA itu menimbulkan kerusakan lingkungan. Ini dibutuhkan pengawasan pemerintah daerah dan DPR (Papua Barat). Investasi sangat dibutuhkan untuk membangun suatu daerah tetapi harus diikuti dengan aturan yang baku,” kata Napoleon, Rabu (14/3/2018).

Penyelengaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat sangat istimewa. Selain Pemerintah daerah, ada lembaga kultural orang asli Papua (Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat) atau MRPB. Meski demikian, terkesan masih ada kebekuan komunikasi antara lembaga penyelengara pemerintahan.

“Selama inii, penyelenggara pemerintahan di daerah ini belum bersinergi, masih berjalan sendiri-sendiri. Ini sangat memprihatinkan. MRPB dan DPR PB melalui fraksi otsus harus bersinergi mendukung pemerintah daerah,” ujar dia.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA secara massif, lanjut Napoleon, selalu menempatkan masyarakat kecil sebagai korban. Sebelumnya, Koalisi Peduli Hutan dan Ruang Hidup Papua Barat mendesak, untuk dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat.

Koordinator Koalisi Peduli Hutan dan Ruang Hidup Papua Barat Novi Hematang. (Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)

 

Koordinator Kaoliasi Novi Hematang mengatakan isu global warming dan investasi dalam skala besar di daerah ini telah menjadi perhatian masyarakat luas. Kondisi ini penting diatur baik melalui sebuah payung hukum.
“Kita mau buat apa? Kalau pemerintah sudah keluarkan ijin investasi. Kita bisa apa? Maknya fungsi lindungi di dalam RTRW harus ada payung hukum sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Harus dilindungi,” tandasnya.

Novi mencontohkan, lahan gambut. Lahan ini berpotensi menghasilkan emisi dalam jumlah besar dan dapat memicu kebakaran hutan, sehingga kerusakan hutan semakin besar.
“Kita mau mempertahankan kelestarian lingkungan atau investasi yang merusak. Revisi RTRW dalam rangka menurunkan deforestasi dan degradasi hutan di wilayah provinsi Papua Barat. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara memperbesar ruang hidup,” paparnya.

Dalam rangka mendesak revisi RTRW, koalisi telah melakukan audien dengan DPR Papua Barat (DPR PB). Salah satu informasi penting yang diperoleh dalam pertemuan itu, adalah revisi perda nomor 4 tahun 2013 tentang RTRW akan dimasukan ke dalam agenda sidang pertama tahun 2018.

Di sisi lain, RTRW Papua Barat 2013-2033 dinilai berpotensi mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Sebab dalam RTRW itu, luasan kawasan lindung tersisa 3,3 juta hektar, alokasi budidaya 6,4 juta hektar.
Sebelum revisi diketahui fungsi budidaya 46,1 persen atau sekitar 4,5 juta hektar dan fungsi lindung lebih besar 53,9 persen (sekitar 5,3 juta hektar). Luas hutan Papua dan Papua Barat mencapai 29,4 juta hektar, atau 35 persen dari total hutan di Indonesia.

Koalisi Peduli Hutan dan Ruang Hidup Papua Barat saat pose bersama dengan perwakilan DPR Papya Barat. Revisi Perda Nonor 4/2013 tentang RTRW Papua Barat menjadi agenda pada masa sidang pertama DPR PB tahun 2018. (Foto: Razid Fatahuddin/PBOke)

 

Berdasarkan hasil analisis Yayasan Paradisea, rincian fungsi budidaya, yakni, hutan produksi terbatas 12,3%, hutan produksi tetap 13,6%, hutan produksi dapat dikonversi 13,0%, perkampungan/desa 4,5%, pertambangan 0,2%, pertanian agropolitan 0,1%, dan tanaman tahunan/perkebunan 2,2%).

Untuk fungsi lindung sebelum revisi, yakni, cagar alam darat (11,8%), gambut (5,9%), hutan lindung (21,5%), hutan suaka alam dan hutan wisata (0,3%), kawasan rawan bencana (2,3%), kawasan resapan air (7,8%), lahan basah (0,3%), suaka margasatwa darat (0,5%), taman nasional darat (3,5%), dan taman wisata alam (0,2%).

Dimana RTRW Papua Barat 2013-2033, terlihat peningkatan fungsi budidaya jadi 66% (6, 5 Juta hektar), fungsi lindung turun jadi 34 % (3,3 juta hektar). Fungsi budidaya terdiri dari hutan produksi terbatas 16%, hutan produksi tetap 15%.

Selanjutnya, hutan produksi dapat dikonversi 10%, kawasan budidaya lain 5%, perkebunan 4%, pemukiman 3%, pertambangan 0,2%, dan pertanian 12%. Lalu, fungsi lindung: hutan lindung 16% dan suaka alam atau kawasan pelestarian alam 18%.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com