Portal Berita Papua Barat

ORI Papua Barat Menilai Pelayanan Pemprov dan Manokwari Selama 3 Tahun Masuk Zona Merah

0 30
ORI Papua Barat
ORI Papua Barat – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat.(Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – ORI Papua Barat.  Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten, kota tahun 2018. Hal ini dilakukan Ombudsman berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang standar pelayanan publik.

Kali ini, menurut penilaian Ombudsman bahwa, Kabupaten Manokwari dan Pemprov Papua Barat merupakan dua daerah yang dinilai selama tiga tahun berturut-turut masih berada di zona merah.

“Untuk persiapan tersebut, kami (Ombudsman) melakukan pendampingan kepatuhan ke kabupaten Manokwari dan Pemprov Papua Barat, sebab sudah tiga tahun berturut-turut masih berada di zona merah,” kata Koordinator Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Yules Rumbewas.

Hadir pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekertariat Daerah Kabupaten Manokwari, Kepala DPMPSP Kabupaten Manokwai dan Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari. Usai pembukaan dilanjutkan dengan pendampingan kepatuhan.

Kemudian pada Senin (26/3) kembali dilakukan pendampingan kepatuhan yang dibuka oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPSP) Provinsi Papua Barat, John Way . Dikatakan Rumbewas bahwa, pendampingan ini sebagai sarana sosialisasi awal untuk dilaksanakannya penilaian, dan Ia berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dan kabupaten pro aktif melaksanakannya sosialisasi ke semua OPD.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat saat melakukan pendampingan terkait penilaian standar ke kabupaten Manokwari dan provinsi Papua Barat.(Foto: Istimewa)

 

Baca Juga:  ORI Perwakilan Papua Barat Beri Rapor Merah Pelayanan Publik Kota Sorong

Dikatakan Rumbewas, Ombudsman Papua Barat selalu terbuka jika pimpinan OPD ingin melakukan koordinasi terkait persiapan penilaian. “Kami pun berharap dengan adanya pendampingan ini dapat mengeluarkan kabupaten Manokwari dan Pemprov Papua Barat dari zona merah dalam system pelayanan publilk yang selama 3 tahun ini di dua daerah tersebut,” tulis Rumbewas melalui siarang Pers kepada Papuabaratoke.com, Selasa (27/3/2018).

Dia menambahkan, penilaian standar pelayanan publik ini memuat keberadaan produk layanan, persyaratan layanan, waktu, biaya, prosedur dan mekanisme pelayanan, system informasi, sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, visi misi dan atribut petugas pelayanan.

Penulis : Hanas Warpur
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!