Portal Berita Papua Barat

Panwaslu Kabupaten Manokwari Endus Indikasi Pelanggaran Pemilu di Medsos

0 94
Panwaslu Kabupaten Manokwari
Panwaslu Kabupaten Manokwari – Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari Policarpus Manobi. (Foto : Razid Fatahuddin/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Panwaslu Kabupaten Manokwari.   Kampanye di luar jadwal rentan terjadi pada jeda masa kampanye. Ini bentuk pelanggaran pemilu yang berpotensi dilakukan oleh baik partai politik maupun bakal calon legislatif.

Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2018, pelaksanaan masa kampanye pada pemilu 2019 dilaksanakan pada 24 Maret-13 April.

Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari Policarpus Manobi mengimbau parpol dan bakal calon legislatif tidak melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan masa jeda ini.

“Panwaslu akan mengeluarkan surata imbauan kepada partai politik di kabupaten Manokwari agar tidak melakukan kampanye pada jeda masa kampanye,” kata Policarpus, Selasa (27/3/2018).

Bawaslu RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 315 tertanggal 28 Feberuari 2018. Juga telah ada surat edaran KPU RI nomor 216 tertanggal 26 Februari 2018. Dikatakan, kedua surat edaran tersebut menjadi dasar untuk panwaslu bersikap dan menindak jika ada pihak-pihak yang melakkan kampanye diluar jadwal.

“Panwaslu sudah bisa lakukan pencegahan dini terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu. Kami imbau agar parpol dan bakal calon legislatif tidak melakukan pelanggaran,” ucapnya mengigatkan.

Menurut Policarpus, panwaslu telah menemukan indikasi pelanggaran dalam pemanfaatan media sosial oleh partai politik maupun bakal calon.

Baca Juga:  39 Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Di Papua Barat Resmi Dilantik

“Kita pantau di media sosial ada imbauan dari bakal calon dan parpol tertentu mengarahkan publik untuk menentukan pilihan. Ini sangat tidak dibolehkan. Ini sama saja dengan curi star kampanye,” ungkapnya.

Selain melayangkan surat, panwaslu juga akan menggelar pertemuan dengan stake holder kepemiluan dalam rangka menjaga ketertiban pemilu. “Kita harapkan pertemuan ini melahirkan keputusan bersama baik itu penyelengara maupun stake holder yang berkepentingan pada pemilu 2019. Kami sudah rapatkan waktu kegiatan tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan, partai politik perserta pemilu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkampanye. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan.
“Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama. Bukan berarti memiliki modal yang lebih jadi mengambil star lebih awal. Karena semua dana kampanye akan dibiayai oleh negara melalui KPU,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!