Portal Berita Papua Barat

Papua Barat Provinsi ke 4 di Indonesia Yang Jaminkan Seluruh Penduduknya ke JKN-KIS

0 688
Papua Barat Provinsi ke 4 di Indonesia
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat yang dilakukan Gubernur Dominggus Mandacan dengan BPJS kesehatan kedeputian wilayah Papua Dan Papua Barat, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC) pada 2018, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Papua Barat Provinsi ke 4 di Indonesia.  Papua Barat adalah Provinsi ke 4 di Indonesia yang menjaminkan seluruh penduduknya dalam program kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Yaitu menjadikan progam JKN-KIS selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional terkait rencana program JKN-KIS yang menargetkan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) pada 2019.

Pernyataan tersebut dikatakan, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari, Florinsye Tamonob, S.Kep, Ns., M.Kes, dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat dengan BPJS kesehatan kedeputian wilayah Papua Dan Papua Barat, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC) pada 2018, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018).

“Saat ini, Papua Barat adalah Provinsi ke 4 di Indonesia setelah Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo, yang telah memenuhi UHC tahun 2018,” tutur Florinsye.

Florinsye mengatakan bahwa saat ini sudah 97,07% persen dari jumlah penduduk Papua Barat 1.180.658 telah mengikuti program JKN-KIS.

Hal ini seiring dengan Komitmen pemerintah Papua Barat untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Papua Barat. Dimana pemerintah Papua Barat berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya dengan meningkatkan persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN-KIS.

Pada acara yang dihadiri oleh Gubernur dan Waikil Gubernur, Forkopimda, Bupati dan Walikota Se Papua Barat serta Seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemda Papua Barat, Florinsye mengatakan, peningkatan kepesertaan masyarakat tentu tak terlepas dari peran serta pemerintah setempat.

Selain itu, Florinsye juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama, dan secara khusus bagi Gubernur Papua Barat yang memberikan perhatian besar terhadap program JKN KIS di Papua Barat.

Baca Juga:  DPC SP Raja Ampat, Nilai Perekrutan Casis Polri Sesuai Prosedur

Dia menambahkan, peran pemerintah daerah untuk mendaftarkan warganya menjadi peserta JKN-KIS melalui integrasi program Jamkesda juga patut diapreasi. Sebab, langkah yang diambil pemda tersebut seusai dengan strategi nasional dan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

“Selain itu, peran ini juga sangat penting dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ungkapnya, telah mengeluarkan intruksi khusus Nomor 8 Tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN kepada 11 pimpinan lembaga negara untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya guna meberikan jaminan terhadap keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN-KIS.

“Adapun 11 pimpinan lembaga tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Gubernur, Bupati, serta Walikota,” sebutnya.

Papua Barat Provinsi ke 4 di Indonesia
Papua Barat Provinsi ke 4 di Indonesia – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan dr. Anurman Huda MM,AAK Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan usai menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Papua Barat dengan BPJS kesehatan kedeputian wilayah Papua Dan Papua Barat, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Provinsi Papua Barat dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC) pada 2018, di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Senin (26/2/2018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

Dalam Inpres itu, Jokowi juga menekankan, agar Gubernur meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota mulai dari alokasi dana, pelaksanaan, pendaftaran, sarana dan prasarana.

“Selain itu, ada pula intruksi yang dikeluarkan Pak Jokowi (Presiden RI, red) terkait pemberian sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan apabila peserta itu tidak patuh dalam pendaftaran keanggotaan hingga pembayaran iuran,” pungkasnya.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com