Portal Berita Papua Barat

Pelanggaran HAM Tak Bertuan, Tanah Papua Tagih “Janji” Presiden Jokowi

0 141
Pelanggaran HAM Tak Bertuan
Pelanggaran HAM Tak Bertuan – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy. (Foto: Istimewa)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pelanggaran HAM Tak Bertuan.  Jelang akhir masa jabatannya menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, Presiden Joko Widodo dinilai belum juga memenuhi janjinya.

Yakni pada tanggal 26 Desember 2014 di Stadion Mandala-Jayapura Presiden Jokowi berjanji, untuk menyelesaikan kasu-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Tanah Papua.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui siaran pers yang diterima PBOKe (Papuabaratoke.com) Minggu (25/2/2018).

Warinussy mengatakan, bahwa sepeninggal peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat di lapangan Zakeus-Enarotali-Kabupaten Paniai-Provinsi Papua tanggal 8 Desember 2014, dalam malam perayaan Natal Nasional saat itu di Jayapura-Papua. Dimana saat itu, Jokowi selaku Kepala Negara Republik Indonesia memberi “janji” bahwa dirinya akan melakukan 2 (dua) hal. Yaitu, akan menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua dan kasus Paniai, dan juga melakukan dialog dengan rakyat Papua.

Namun lanjutnya, hingga sekarang berjalan 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, Presiden Jokowi belum juga mampu mewujudkan janjinya tersebut. Selain itu juga belum mampu pula memenuhi harapan dan keinginan rakyat Papua untuk memperoleh keadilan dari negara yang senantiasai dikedepankan oleh Jokowi dalam berbagai langkah pendekatannnya ke Tanah Papua.

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya memandang bahwa seharusnya Presiden Jokowi menempatkan langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua pada prioritas utama di sisa waktu tahun pemerintahannya saat ini, tepatnya di tahun 2018 ini,” cetus Warinussy.

Berkenaan dengan itu, Warinussy mengharapkan Presiden Jokowi dapat segera bertemu dan berdialog dengan para aktivis pembela HAM dari Tanah Papua dan seluruh pemangku kepentingan soal-soal penegakan hukum dan HAM. Yaitu baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Termasuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Provinsi Papua.

Baca Juga:  Aksi Pemalangan Jadi Budaya, Ini Himbauan GMNI Manokwari

Tujuannya sebut dia, untuk mengkritisi dan sekaligus mengkaji bersama langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus (Dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua, red) ini sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai amanat instrumen penegakan hukum dan HAM yang berlaku universal.

Menurutnya, bagaimana pun, permasalahan ini telah menjadi isu dan mendapat perhatian dunia internasional. Sehingga penyelesaiannya jelas harus menjadi perhatian dan keperdulian dari seoang Presiden Jokowi saat ini.

“Saya yakin jika Presiden Jokowi dapat memulai langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua seperti kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003) dan enarotali-Paniai (2014), maka dukungan rakyat akan makin tinggi dan turut mempengaruhi elektabilitas Presiden Jokowi jelang Pilpres 2019 mendatang. Sekaligus bakal memperbaiki citra Indonesia sebagai Negara di dunia internasional saat ini,” kata Warinussy.

Presiden dan jajaran pemerintahannya sambungnya lagi, tak perlu merasa kuatir dan ragu dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Menurutnya lagi, karena sebenarnya negara ini sudah memiliki mekanisme penyelesaian yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Dan salah satu langkah penting yang mesti dijalankan oleh Presiden Jokowi saat ini ucapnya, adalah segera memerintahkan dibentuknya Pengadilan HAM di Jayapura-Papua sebagai perwujudan dari amanat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus tersebut.

“Dengan demikian maka segenap proses penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana halnya kasus Wasior, Wamena dan Paniai dapat ditindak-lanjuti secara hukum hingga diadili di pengadilan HAM di Jayapura tersebut. Karena ini demi memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) itu sendiri,” pungkas Warinussy.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com