Portal Berita Papua Barat

Pemerhati : Perda Solusi Atasi Sampah di Manokwari

0 109
Sampah di Manokwari
Sampah di Manokwari – Pemerhati Lingkungan, Johny Aninam, ketika bertandang ke Redaksi papuabaratoke.com, Senin (19/2/2018). (Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Sampah di Manokwari.  Menyandang predikat sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari mengalami perubahan dan kemajuan cukup signifikan.

Laju pembangunan ini juga telah berdampak pada aspek kebersihan lingkungan. Sebab, kebersihan lingkungan kini menjadi masalah krusial yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pemerhati Lingkungan Johny Aninam mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari sudah semestinya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang persampahan.

“Harus ada perda. Perda menjadi solusi atasi persampahan di Manokwari. Penarikan retribusi, peningkatakan sarana dan prasarana, serta pelembagaan hingga honorarium petugas kebersihan termasuk sanski bisa diatur secara jelas,” kata Johny Aninam ketika bertandang ke Redaksi papuabaratoke.com, Senin (19/2/2018).

Menurut anggota Sobat Bumi Malang ini, penarikan retribusi sampah disesuaikan dengan klasifikasi setiap rumah tangga. Sehingga penarikan retribusi tidak membebani masyarakat.

“Penarikan retribusi bisa gunakan jasa pihak ketiga, misalnya PT PLN. Pembayaran tagihan listrik bisa disisipkan retribusi sampah disitu. Teknisnya tinggal diatur saja antara pemerintah daerah dan PLN,” ujar Johny sembari mengatakan perda akan mendorong peningkatan pengelolaan sampah.

Dengan adanya Otonomi Khusus, lanjut Johny – sebagai dosen Universitas Papua ini, pemerintah daerah tidak saja memiliki kewenangan tetapi juga memiliki anggaran.

Dalam perspektifnya, Johny mengemukakan perda sampah akan mengatur hal-hal teknis pengelolaan sampah. Dia menilai, penanganan sampah di daerah ini juga masih bermasalah dengan pelembagaan.

“Harus ada instansi teknis yang mengurus sampah. Otsus memberikan ruang itu. Pertambahan penduduk dan pemumikan tidak bisa dibendung, dan tiap saat ini akan menghasilkan sampah,” tandasnya.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang ada dinilai kurang memadai. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah terus berkutat dengan masalah klasik dari tahun ke tahun yang belum mampu ditemukan solusinya.

“Sarana persampahan yang ada saat ini jumlahnya sangat terbatas, baik TPS maupun armada anggkut. Honorarium petugas kebersihan juga masih bersoal,” ucap Johny.

Dengan daya tarik sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat, dia menyoroti sikap dan respon Pemkab Manokwari – yang dinilai kurang peka.

Dia mencontohkan di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Biak-Numfor dan Kota Jayapura cukup berhasil dalam penanganan sampah.

Baca Juga:  Pemda Manokwari Batalkan Rencana Swastanisasi Pengelolaan Sampah

Dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dengan kondisi lingkungan yang bersih akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli dengan kebersihan.

Juga akan menimbulkan rasa enggan untuk membuang sampah di sembarangan tempat. Contoh kecil ini, sebut Johny dapat dilihat di Rumah Sakit Angkatan Laut dengan RSUD Manokwari. Ada perbedaan yang mencolok.

“Bagaimana mau menuju Manokwari “nol sampah” kalau sarana dan prasarana saja minim. Rasa-rasanya dengan kondisi seperti ini, Manokwari Nol Sampah ibarat mission impossible (misi yang tidak mungkin, red),” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo mengatakan, untuk jangka waktu tertentu pemerintah daerah telah menyiapkan solusi terkait pengelolaan sampah.

Meski demikian, upaya dengan terus mengimbau masyarakat tertib membuang sampah, menjaga kebersihan lingkungan, dan kebersihan drainase tetap dilakukan dalam berbagai kesempatan.

“Untuk jangka waktu tertentu ada solusi yang sangat urgen sekali tetapi itu menjadi kewenangan bupati untuk menyampaikanya,” ujar wabup singkat.

Ditanya soal peraturan daerah tentang persampahan, wabup mengakui bisa diterapkan kapan saja. Asalkan, peraturan ini mendapat dukungan dan kesadaran tinggi masyarakat di daerah ini.

Urusan persampahan, Edi Budoyo menegaskan secara kelembagaan telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Instansi inilah yang mengurusi pengelolaan sampah mulai dari jalanan umum sampai ke perumahan warga.

“Penanganannya secara bertahap dengan memperhatikan keuangan daerah. Tahun 2017, pemda adakan 2 unit truk sampah dan dua unit alat berat,” jelasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com