Portal Berita Papua Barat

Pemerintah Papua Barat Diharap Tak Hanya Fokus Genjot Infrastruktur

0 120
Pemerintah Papua Barat
Pemerintah Papua Barat – Pemuda Karang Taruna Arkuki, Manokwari, Papua Barat, Gustavo Wanma.(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemerintah Papua Barat.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diminta tak hanya fokus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Harapan ini dilontarkan oleh salah satu Pemuda Karang Taruna Arkuki, Manokwari, Papua Barat, Gustavo Wanma. Ia mengatakan, Pemprov harus mampu merumuskan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan dasar, kesehatan serta pendidikan.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi Pemprov Papua Barat yang dengan melalui instansi teknis Dinas Sosial (Dinsos) Papua Barat telah memberikan bantuan bedah rumah kepada warga kurang mampu di Ibu Kota Provinsi Kabupaten Manokwari.

“Saya apresiasi program bedah rumah yang dilakukan Pemprov Papua Barat. Kita juga berharap pemerintah tak mengabaikan kegiatan non infrastruktur. Pemberdayaan perekonomian peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan juga samgat perlu,” ujar Gustavo Wanma, Rabu (28/3/2018).

Dimana dalam program non infrastruktur itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan lapangan kerja agar dapat mengurangi angkat penggangguran di Manokwari secara khusus dan Papua Barat secara umum.

Baca Juga:  Karang Taruna Diminta Berperan Aktif Gerakkan Potensi Kepemudaan

“Ada beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendongkrak nilai pendapatan masyarakat. Seperti, memberikan modal usaha dan pelatihan sepaket sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, ini sangat baik mengajarkan masyarakat jemput bola dan peka sebagai pelaku usaha dalam roda perekonomian,” tuturnya.

Ia mengatakan, dengan kucuran jumlah dana otsus dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintahan Papua Barat begitu besar, selayaknya diimbangi pencapaian keberhasilan penyerapan nilai perekonomian kemasyarakatan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Menurut saya, ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana otsus, apalagi di sisa waktu berakhirnya otsus. Pemerintah harsu jeli melihat persoalan yang dialami masyarakat khusus masyarakat asli papua yang sebagai objek dari Undang-undang 21 tahun 2001. Karena tujuan hadirnya otsus untuk menjawab keluhan masyarakat asli papua bukan saja dari sisi sosial tapi juga dari sisi ekonomi, politik, dan hak asasi manusia (HAM),” ucap Gustavo Wanma, yang juga kesehariannya berprofesi sebagai wartawan di Manokwari.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!