Portal Berita Papua Barat

Penataan Dapil Pemilu, KPU Diharap Perhatikan Tujuh Prinsip

0 82
Pemilu, KPUD Manokwari, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan
Pemilu – Bupati Kabupaten Manokwari, Demas Paulus Mandacan, saat membuka secara resmi kegiatan Rakor penataan Dapil oleh KPU Manokwari, di Swiss-bell Hotel, Sabtu (13/1/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memperhatikan tujuh prinsip dasar dalam melakukan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penataan Dapil dan simulasi perhitungan alokasi kursi DPRD Kabupaten Manokwari dalam penyelenggaran Pemilu 2019 mendatang, diBallroom Kabori, Swiss-bell Hotel Manokwari, Sabtu (13/1/2018).

Dalam kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari dengan menghadirkan KPU Papua Barat dan seluruh perwakilan anggota Partai Politik (Parpol) yang sebelumnya telah dinyatakan lolos Verifikasi faktual KPUD Manokwari, Demas menuturkan prinsip dasar tersebut adalah kondisi daerah masyarakat di Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari.

Pemilu, KPUD Manokwari, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan
Sekretaris dan Komisioner KPU Manokwari dan sejumlah perwakilan Parpol dalam kegiatan Rakor Penataan Dapil menyongsong Pemilu serentak 2019, di Swiss-bell Hotel, Sabtu (13/1/2018). (Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

“Penataan wilayah Dapil, tolong diperhatikan prinsip kondisi daerah antara lain, kesetaraan suara,
ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, intregalitas wilayah, coterminus, konesivitas dan kesinambungan dampak di tengah masyarakat,”
ujar Demas.

Menurutnya, tujuh hal tersebut, sangat berkaitan dengan azas proprosional dengan prinsip yang wajib memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar Dapil. Dan dijelaskan, bahwa Integritas wilayah adalah prinsip yang memerhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah dengan kondisi geografis dan sarana penghubung.

Selanjutnya, azas coterminus adalah Dapil yang dibentuk harus dalam cakupan tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil Provinsi).

Sedangkan kohesivitas ialah prinsip yang memperhartikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.

Untuk kesinambungan tentu berkaitan dengan penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya.

“Harapan saya, jika dasar-dasar dan prinsip ini diperhatikan dengan baik, jumlah suara masyarakat dari
setiap Dapil akan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. Sehingga tak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat nantinya,”
terang dia.

Baca Juga:  Gubernur Dijadwalkan Buka Festival Seni Budaya se-Papua barat

Sebagai penutup, Demas juga mengharapkan, melalui Rakor ini dapat mengkordinasikan beberapa hal yang dibutuhkan untuk penataan dapil seperti data administrasi kependudukan dan data administrasi wilayah.

“Kepada pihak penyelenggara agar dalam melakukan penataan dapil betul-betul menggunakan data yang real dan di lapangan. Sehingga kedepan menghasilkan jumlah perhitungan suara yang sesuai dan lebih baik,”
pungkasnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!