Portal Berita Papua Barat

Penggunaan ADD, Polisi Diminta Kedepankan Pencegahan

0 23
Penggunaan ADD
Penggunaan ADD – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari, Teguh Budi Prakoso,S.Hut,M.Si.(Foto: Arsip/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Penggunaan ADD. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari, Teguh Budi Prakoso,S.Hut,M.Si, menuturkan, terkait penugasan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Masyarakat Kampung oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum, diminta agar mengedepankan upaya preventif atau pencegahan.

Hal ini sesuai peran fungsi bhabinkamtibmas yang ditugaskan di setiap perkampungan adalah melekat di setiap desa dan membantu kepala desa mempertanggungjawabkan dana desa secara efektif, efisien, dan transparan.

“Jadi Kepolisian dalam menyidik dugaan penyalahgunaan ADD sebaiknya utamakan upaya pencegahan atau pembinaan. Karena kontrolnya ada disetiap bhabinkamtibmas. Alasannya engapa tidak semua kepala kampung kita di Manokwari berpendidikan cukup. Jadi harus terus didorong dengan pembinaan,” ujar teguh, Jumat (9/2/2018) di ruang kerjanya.

Dia menegaskan seluruh anggota bhabinkamtibmas dan Kapolsek tak menyalahgunakan tugas dan wewenang dalam melakukan penindakan dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Hal ini dengan maksud lanjut dia, sebab dana desa adalah dana swadaya kelola, yang penggunaan memang harus jeli dengan pengawasan dan pembinaan.

“Kita tetap saling berkomunikasi dan bersinergi dengan aparat kepolisian. hal ini untuk bisa bersama mengawal tegas penggunaan dana desa, sesuai peruntukannya,” tutur dia.

Lebih lanjut, di setiap kampung atau desa yang telah ditempatkan satu bhabinkamtibmas, diminta untuk terus mengawasi secara langsung proses pembangunan fisik dari alokasi dana desa. Sehingga apabila pembangunan tidak sesuai dengan aturan dan perencanaan, pejabat desa setempat akan jika ditindak, bhabinkamtibmas wajib tahu apa yang telah dikerjakan dan di kordinasikan pihak kampung dengan kepolisian sebagai bagian pembinaan dan pengawasan.

“Jadi intinya disini adalah kordinasi, agar jangan tumpang tindih tugas dan atau terkesan menakuti aparat kampung. Karena jika kita salah penindakan, maka ADD tidak akan terserap juga. Tapi jika telah terserap dan digunakan, memang wajib kita bina dan koreksi bilamana ada kesalahan untuk baik, bukan untuk membenarkan,” tukasnya.

Baca Juga:  Mahasiswa Unipa Diduga Korban Salah Tangkap, Keluarga Tuntut Oknum Polisi Diproses
Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!