Portal Berita Papua Barat

Polisi Diminta Bijak Tindak Dugaan Penyelewengan ADD

0 87
Dugaan Penyelewengan ADD
Dugaan Penyelewengan ADD – Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Manokwari Teguh Budi Prakoso, S.Hut.,M.Si.(Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Dugaan Penyelewengan ADD.  Jajaran kepolisian resor (Polres) Manokwari diminta untuk bijak dalam menindak dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD).

Yakni harus memahami secara arif kondisi tata pengelolaan ADD sebelum adanya penindakan hukum tetap. Dan hal ini sesuai nota kesepakatan bersama yang ditandatangani pihak Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 20 Oktober 2017 perihal pengawasan ADD, agar jangan dinilai berlebihan, dan menghindari adanya kesimpulan sepihak.

“Itu sudah jelas ada mekanisme. Jadi dalam pengawalan ADD, semua telah diatur dalam kesepakatan atau MoU Polri dan Pemerintah. Maka dalam kesepakatan itu, jelas ada fungsi tugas kepolisian negara atau Polri dimana dalam melakukan upaya pengawalan ADD, Polri wajib melaksanakan fungsi dan kontrol pencegahan dengan pihak APIP yakni Inspektorat disetiap daerah.

Sehingga Polri dalam melakukan suatu upaya mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, jangan sampai keluar dari bulir kesepakatan yang telah ada,” ujar Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Manokwari Teguh Budi Prakoso, S.Hut.,M.Si, Melalui sambungan selulernya, Rabu (11/4/18).

Dimana dalam pengawasan dan pencegahan lanjut dia, juga harus melibatkan dua lembaga auditor dan pengawasan keuangan negara yakni BPKP dan BPK. Sehingga dalam proses penggunaan ADD, seketika dilaporkan masyarakat ada temuan penyalahgunaannya, APIP lah salah satu yang ditugaskan yakni inspektorat pemerintah yang harus melakukan pengecekan lapangan dan pengawasan kepada jajaran Kampung lebih awal, sebelum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

“Jadi harus melalui mekanisne audit. Sehingga semuanya dapat saling terkordinasi dan berjalan sesuai pagu dan penindakan yang benar sesuai kesepakatan Polri dan Pemerintah. Sehingga jika kemudian pihak inspektorat selesai melakukan tugasnya kemudian diserahkan kepada pihak BPK atau BPKP dalam hal investigasi audit keuangan,” tuturnya.

Baca Juga:  Kapolres Manokwari Ingatkan Kepala Kampung Gunakan ADD Sesuai Peruntukan.

Karenan itu terang dia, selanjutnya jika ditemukan ada 2 hal indikasi temuan berupa dugaan penyimpangan dan penyelewengan, sebagaimana kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang, maka sesuai kesepakatan dan upaya pencegahan wajib setiap kampung bersangkutan akan diberikan waktu terhitung selama 60 hari untuk melakukan pengembalian keuangan negara pada kas rekening kampung dan dibuatkan surat persetujuan.

Sehingga jikalau tak dikembalikan, barulah pihak kepolisian melakukan upaya penindakan hukum lebih lanjut dalam hal penyelidikan hingga penyidikan hingga penetapan tersangka.

Dari hal ini Teguh berharap, dengan segala upaya Polri dalam melakukan penindakan Penyalahgunaan anggaran kampung atau ADD dapat semakin lebih baik lagi kedepannya di wilayah hukum Polres Manokwari.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!