Portal Berita Papua Barat

Protes Hasil Seleksi SIP Angkatan 47, Forum Peduli Otsus Bakal Tempuh Jalur Hukum

0 280
Protes Hasil Seleksi SIP Angkatan 47
Protes Hasil Seleksi SIP Angkatan 47 – Koordinator Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi khusus Valentinus Wainarissy (menggunakan topi) di dampingi Sekretarisnya, Ismail Watora saat memberikan pernyataan pers. Forum memprotes keras hasil seleksi Sekolah Calon Inspektur (SIP) angkatan 47, yang dilaksanakan oleh Panda Papua Barat. (Foto: Razid Fatahuddin)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Protes Hasil Seleksi SIP Angkatan 47.  Hasil seleksi calon bintara sekolah inspektur polisi (SIP) Angkatan 47 tahun 2018, yang dilaksanakan panitia daerah (Panda) Papua Barat. Diprotes masyarakat asli Papua.

Koordinator Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi khusus (FMAPO) Valentinus Wainarissy menyatakan proses seleksi calon bintara SIP yang dilaksanakan Panda Papua Barat tidak maksimal, karena tidak memperhatikan amanat Undang Undang Otonomi khusus.

“Kami menyesal, karena kapolda telah mengumumkan nama 4 anak asli Papua lolos dalam seleksi sekolah calon bintara. Tetapi hasil akhir tidak maksimal. Ini tidak sama seperti apa yang disampaikan oleh kapolda,” kata Valentinus, Rabu (7/3/2018).

Baca Juga:  Nama Empat Anak Asli Papua Peserta SIP Angkatan 47 ‘Hilang’ dalam Radiogram Kapolri

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/548/II/DIK/2.2/2018 bertanggal 27 Februari 2018, yang memuat nama-nama calon bintara SIP angkatan 47. Nama empat anak asli Papua dari 31 calon bintara yang dinyatakan lulus di tingkat daerah, tidak tercantum dalam surat telegram tersebut.

Kehadiran FMAPO telah ada sejak 2017 lalu. Forum ini konsen mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya masyarakat asli Papua di Provinsi Papua Barat.

Amanat Undang Undang Otonomi khusus pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat 5, ungkap Valentinus, harus dapat diterjemahkan dengan baik oleh semua pihak.

Dengan demikian, institusi kepolisian maupun institusi lainnya di Papua Barat, agar memperhatikan amanat UU tersebut sebagai landasan dalam meletakan kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, dalam hal perekrutan personil atau pegawai.

“Kami mengapresiasi kapolda Papua Barat yang telah memberikan pehatian terhadap anak asli Papua dalam seleksi tersebut. Tetapi, kami mempertanyakan komitmen institusi kepolisian di daerah ini dalam mengamankan kebijakan pimpinannya,” ujar dia.

Valentinus melanjutkan, Kapolda dan Kapolri segera mengambil sikap tegas terkait proses seleksi bintara SIP. Sehingga, kedepannya tidak lagi berdampak pada anak-anak asli Papua yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota kepolisian.

“Jika persoalan ini tidak disikapi serius oleh kapolri dan kapolda, forum pastikan akan mengupayakan jalur hukum. Kami akan praperadilankan pihak kepolisian berdasarkan amanat UU Otsus. Ini proses supaya menjadi pembelajaran hukum kepada semua pihak sehingga menjadikan UU Otsus sebagai landasan kebijakan,” tandasnya.

Selain menempuh jalur hukum, FMAPO juga mengimbau semua anak asli Papua yang menjadi anggota kepolisian aktif maupun para purnawirawan agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Akan tetapi, persoalan ini harus menjadi renungan dan perhatian bersama.

Dengan tegas, Valentinus menambahkan, hasil seleksi calon bintara SIP ini adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap harga diri orang asli Papua. Dan, sudah pasti persoalan ini akan menimbulkan sikap antipati orang asli Papua terhadap Negara juga kepada institusi kepolisian.

“Pernyataan kapolda soal kelulusan 4 anak asli papua itu disampaikan dalam kesempatan pertemuan dengan para calon bintara SIP. Seyogyanya ini kebijakan pimpinan kepolisian di daerah yang harus diamankan. Kondisi ini menimbulkan indikasi kuat tentang adanya permainan, kami minta Propam harus usut ini,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com