Portal Berita Papua Barat

Rekrutmen PNS, Ketua MP3R Nilai Pernyaataan Walikota Sorong Lukai Hati OAP

0 184
Rekrutmen PNS
Rekrutmen PNS – Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (MP3R) Papua Barat, Jansen P. Kareth. (Foto: Hanas Warpur/PBOKe)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Rekrutmen PNS.  Ketua Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (MP3R) Papua Barat, Jansen P. Kareth menilai pernyataan Walikota Sorong di salah satu media lokal di Sorong terkait perekrutan PNS K-1 dan K-2 di pemerintah Kota Sorong perlu diapresiasi.

Hanya saja statmen itu justru sangat melukai hati orang asli Papua (OAP) yang menjadi tuan di negeri sendiri.  Menurut Kareth, selaku anak asli Papua di Sorong, Papua Barat, ia menilai bahwa substansi pengangkatan K-1 dan K-2 dalam lingkungan Pemda Kota Sorong tak dilandasi pijakan hukum yang berlaku bagi daerah kekhususan bagi OAP di tanah Papua.

“Kita juga perlu ketahui bahwa dalam ketentuan yang diatur pada Bab IV Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, yang menyatakan (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan kepegawaian provinsi dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Kareth kepada wartawan, Rabu (14/2/2018).

Kemudian ayat (2) dinyatakan, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat.

Dirinya menilai bahwa ada yang tak sejalan dengan UU Otsus selaku roh bagi OAP.  Dan sebagai Walikkota yang diidola masyarakat Kota Sorong, semestinya mampu diwujudnyatakan untuk memperjuangkan OAP dalam hal menjadi PNS.

“Yang diangkat dari formasi atau kategori satu (K-I) sesuai kebutuhan dan langkah ini tidak sesuai alasan. Kami sangat sedih dari 46 Orang tenaga medis hanya 4 orang anak OAP,” tukasnya.

“Bapak (Walikota, red) stop bohongi kami OAP yang berminat menjadi ASN/PNS di Kota Sorong. Jadi soal pengankatan PNS itu kewenangan atau hak preogratif bapak selaku Walikota. Tapi semestinya mengacu pada UU ASN 5 Tahun 2014,” katanya lagi.

Dirinya berpendapat bahwa pengumuman pengangkatan PNS tak sesuai tupoksi berdasarkan keputusan yang diambil oleh Walikota. Pasalnya tidak terimplementasi dan diwujudyatakan.

Kata Kareth, landasan persoalan terletak pada kejahatan yang sedang dilakukan oleh oknum di salah satu instansi Pemda Sorong. Yakni yang menangani tentang penerimaan PNS.

Dikarenakan hal ini merupakan korporasi kejahatan luar biasa pada mafia ASN di lingkungan Kota Sorong. Sehingga mengorbankan niat mulia honorer di lingkungan Pemda Kota Sorong.

Ia berpendapat bahwa selagi masih ada oknum yang melakukan kejahatan di lingkungan Pemda Kota Sorong, maka akan selalu merigukan OAP. Oleh karena itu kata dia, tak bisa sepenuhnya menyalahkan kebijakan Kemenpan Reformasi Birokrasi, sebab pengusulan kuota PNS dilakukan oleh pemda setempat.

“Apabila persoalan ini tidak direspon oleh walikota, maka kami konsolidasi kekuatan besar untuk kembali datangi kantor Walikota Sorong,” tutupnya.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!