Manokwari, Papuabaratoke.com – Pembangunan dan Konservasi Harus Padu. Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, dideklarasikan mantan Gubernur Papua Barat, Abraham O. Atururi, tanggal 15 Oktober 2015 lalu. Jika pencanangan tersebut tidak sejalan dengan pembangunan, hal ini dipastikan akan hanya sebagai lebel alias tempelan nama Konservasi.
‘Prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan, harus diperhatikan dengan benar. Jika dalam pelaksanaannya tidak menjalankan prinsip konservasi, Provinsi Konservasi hanyalah sebuah nama,” beber Dosen Fakultas MIPA Universitas Papua, Ir. Agustinus Kilmaskossu, M.Si, Selasa (12/9/2017).
Pengajar Biologi konservasi Jurusan Biologi ini mencontohkan keberadaan satwa-satwa endemik di Provinsi Papua Barat. Misalnya, pembangunan yang gencar dilakukan Pemkab Pegaf, bisa mempengaruhi keberadaan habitat asli dari satwa.
“Seperti halnya TWA (Taman Wisata Alam) Gunung Meja. Harus ada koridor konservasi yang dijaga, supaya hutan ini punya hubungan dengan hutan-hutan yang lain. Jika terputus oleh karena bangun perumahan, tentu satwa akan terganggu, bahkan kehilangan habitatnya,” terang Agustinus.
Selain pembangunan rumah, ia juga menyinggung pembangunan Jalan trans Papua – Papua Barat, yang mana memfragmentasi (memotong) habitat.
“Disatu sisi, trans Papua-Papua Barat itu untuk akses masuk, agar perekonomian (barang) bisa terbawa kemana-mana dan harganya murah. Tapi disisi lain, pembuatan jalan juga membongkar habitat asli semua satwa,” tegasnya.
Ditaambahkan, fragmen hutan yang berukuran kecil memiliki pengaruh efek negatif kepada keanekaragaman dan kelimpahan jenis tumbuhan dan hewan.
“Misalnya perjalanan ke Kabupaten Bintuni menggunakan mobil. Dalam perjalanan bisa dilihat sendiri, apakah ada aktivitas satwa atau tidak,” pungkasnya. (TOM/PBOke)
