Portal Berita Papua Barat

Soal Pengakuan Adat, DAP: Jangan Menyalahi Aturan, Adat Bukan Alat Politik

0 325
Soal Pengakuan Adat
Soal Pengakuan Adat – Jack Kasimat, SH, Sekretaris II DAP se-Tanah Papua. (Foto: Istimewa)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Soal Pengakuan Adat.  Dewan Adat se-Tanah Papua (DAP) kembali mengingatkan, bahwa dalam pemberian pengakuan anak adat, jangan sampai menyalahi aturan adat yang sudah ada dan melekat pada kehidupan oarang asli Papua.

Hal ini diungkapkan, Jack Kasimat, SH Sekretaris II DAP se- Tanah Papua, Sabtu (10/2/2018). Ia mengatakan, dalam prosesi atau penobatan seseorang atau tokoh atau penguasa jabatan maupun kepala daerah yang bukan dari ras atau suku atau karet, guna mendapatkan pengukuhan adat istiadat dari suku – suku di Papua harus mendapatkan pengakuan adat dari setiap ahli waris keluarga pemilik marga atau Suku dan syarat suatu keabsahan adat istiadat tersebut.

Selain itu, kata dia, peran dan fungsi adat jangan diprogandakan sebagai bahan pelengkap untuk memainkan skenario Politik curam kepada masyarakat, di suatu daerah kabupaten/kota di Tanah Papua.

“Akan dilantiknya Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE menjadi anak adat, jangan sampai menyalahi aturan, karena adat bukan alat Politik. Jika seorang Fahris Umlati belum mendapatkan pengakuan adat sepenuhnya dari Ras golongan dan Marga atau Karet, sebagai anak adat mewakili salah satu suku di Waigeo Utara, kenapa mau dipaksa,” ujar, Jack Kasimat, SH Sekretaris II DAP melalui sambungan selulernya, Sabtu (10/2/2018).

Jack menuturkan, bahwa jika hal ini tetap dilakukan, ia menilai ini adalah sesuatu kekeliruan yang besar lanataran pengakuan diberikan kepada seseorang yang tak mewarisi marga atau Karet, dari garis orang tua ayahnya (Bapak, red) mendapat jabatan atau sebutan nama anak adat.

“Kami pada umumnya hanya ingin mendapatkan pembuktian silsilah keturunan moyang (Bupati Raja AmpatAbd Faris Umlati, red) dan bersangkutan wajib mengetahui posisi gelar adat dari keluarganya, di tengah masyarakat. Sehingga ini berlaku bagi siapapun yang ingin dikukuhkan atau mendapat pengakuan adat,” cetusnya.

Baca Juga:  DPRD Manokwari Abaikan Materi KUA-PPAS 2018

“Untuk itu, jika Bupati Abd Faris Umlati benar demkian, kami minta untuk tolong segera dibuktikan kepada rakyat Papua, khususnya masyarakat adat di wilayah Kabupaten Raja Ampat, jika tidak, maka ini sudah melecehkan nilai adat dan leluhur budaya,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua DAP wilayah Raja Ampat, Mananwir Paul Vincen Mayor menjelaskan, terkait keberpihakan oknum dalam pelantikan dan pengukuhan Bupati Raja Ampat Abd. Faris Umlati sebagai anak adat, pihak ketua dan anggota serta beberapa marga atau karet terkait di kepulauan Waigeo Utara, Pulau Batanta, kabupaten Raja Ampat dengan tegas menolaknya.

“Intinya jangan dipaksakan kalau hanya membuat masyarakat menangis. Karena tangisan masyarakat akan menjadi kutukan bukan berkat dan doa. Dan inkrah adat adalah tertinggi dan dihormati, maka konskuensinya ditanggung oleh masing-masing pribadi bersangkutan yang terlibat, kepentingan Politik yang memakai dan mengotori nilai adat,” tukasnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!