Portal Berita Papua Barat

Tak Dihargai, Bupati: Penyerahan Bantuan Kursi dan Meja di SMPN 6 Wosi “Kampanye Terselubung”

0 1.070
Kampanye Terselubung
Kampanye Terselubung – Pemerhati pendidikan di Kabupaten Manokwari melalui Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) Provinsi Papua Barat menyerahkan bantuan 39 bangku dan meja belajar ke SMP Negeri 6 Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Selasa (3/4/2018). (Foto: Istimewa)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kampanye Terselubung.  Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengatakan penyerahan bantuan meja dan kursi di SMP Negeri 6 Wosi, Kabupaten Manokwari, Selasa (3/4/2018) oleh Partai Golkar Papua Barat, sah-sah saja.

Namun dikatakan, semestinya partai golkar terlebih dulu menyampaikan surat resmi kepada Pemda Manokwari yang memiliki tanggung jawab membawahi semua perangkat daerah termasuk dunia pendidikan di daerah Manokwari.

Menurut Demas, penyerahan bantuan harusnya disaksikan oleh Bupati, meskipun jika tak sempat hadir maka akan diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

“Kalau jalan diam-diam menyerahkan bantuan seperti ini bisa dikatakan kampanye terselubung, apalagi menjelang pileg dan pilpres 2019. Sebaliknya kalau kehadiran pemda saat penyerahan akan menghindari persepsi publik,” ungkap Bupati Demas kepada Papuabaratoke, Selasa (4/4/2018).

Ditegaskan Bupati Mandacan bahwa, bantuan tersebut sangat mengacaukan program pemerintah yang sudah ditetapkan melalui APBD Induk 2018 tentang pengadaan kursi dan meja yang nantinya diperuntuhkan untuk SMP Negeri 6 Wosi.

Bahkan kata Demas, kemungkinan besar tunggu perubahan APBD 2018 akan digeser ke tempat lain.

Semestinya sebagai pemimpin daerah, pihaknya mengetahui penyerahan bantuan tersebut. Namun hal itu tak disampaikan baik baik secara resmu maupun lisan.

Baca Juga:  Pemerhati Pendidikan Manokwari Bantu 39 Kursi dan Meja Belajar di SMPN 6 Wosi
Manajemen RSUD Dipolisikan
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan. (Foto : Razid Fatahuddin/PBOke)

Untuk itu, Demas menilai, apa yang dilakukan partai golkar, sama hal tak menghargai wibawa Pemda Manokwari (Bupati).

Demas menambahkan, meski yang dilakukan tersebut pihak golkar telah memberitahukan dan disampaikan kepada Panwaslu atau Bawaslu Papua Barat, tentu sangat salah. Meskipun panwas dan bawaslu mempunyai tugas pengawasan terhadap partai politik.

Hanya saja lembaga itu ketika memberikan izin berarti independensi Bawaslu dan Panwaslu perlu dipertanyakan.

“Surat harus melalui Bupati sebagai pimpinan daerah, Panwaslu tidak membawahi pendidikan di Manokwari, kalau Panwaslu mengizinkan berarti independensi Bawaslu dan Panwaslu perlu dipertanyakan,” ucap Bupati.

Penulis : Hanas Warpur
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!