Manokwari, Papuabaratoke.com – Sengketa Areal TBBM Manokwari. Pemerintah kabupaten Manokwari juga Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta serius menyikapi persoalan sengketa areal Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manokwari milik PT Pertamina Persero.
Salah seorang tokoh Arfak Daud Indouw mengatakan pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi harus ikut bertanggung jawab menyelesaikan tuntutan yang diajukan masyarakat adat pemilik ulayat berdasarkan perintah putusan Pengadilan Tinggi.
“Pemilik hak ulayat telah menangkan gugatan di Pengadilan Tinggi, maka pihak pertamina diwajibkan membayar ganti rugi tanah. Pemerintah harus menyikapi masalah ini, pertamina sangat dibutuhkan karena terkait tugas pendistribusian BBM untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat,” kata Daud, Sabtu (3/3/2018).
Persoalan sengketa lahan yang berlarut-larut dikhawatirkan membuat pihak pertamina bisa angkat kaki dari daerah ini,. Jika ini terjadi, ujar Daud, maka masalah akan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.
“Dampaknya sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus cepat bertindak mencari solusinya. Saya selaku mantan anggota DPRD Manokwari tahu persis lokasi itu, maka perlu disikapi agar sengketa ini tidak berkepenjangan,” ujar Daud.
Meskipun pihak pertamina tengah mengajukan Kasasi di Mahkama Agung (MA), menurut Daud, tuntutan masyarakat adat harus dipenuhi. Pasalnya, proses Kasasi bisa memakan waktu yang lama.
Selain meminta pemerintah daerah ikut berperan, lanjut Daud, DPRD Kabupaten Manokwari dan DPR PB Provinsi Papua Barat perlu untuk memberikan perhatian terhadap sengketa areal TBBM PT Pertamina.
“DPRD dan DPRPB jangan sampe diam, harus turun ke lokasi dan selesaikan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Masalah ini bisa tuntas, sebab sengketa tanah ini sudah berlangsung sejak 2016,” imbuhnya.
