Portal Berita Papua Barat

Wagub Akui Eksekusi Dana Otsus 90: 10 Masih Terganjal Perdasi

0 114
Eksekusi Dana Otsus
Eksekusi Dana Otsus – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang ditemui usai memimpin apel gabungan di lapangan upacara gubernuran, Senin (12/3/2018). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Eksekusi Dana Otsus.  Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengakui pengeksekusian pembagian dana otonomi khusus (Otsus) 90 persen di kabupaten/kota dan 10 persen di pravinsi masih terganjal belum ditetapkannya peraturan daerah provinsi (Perdasi).

Dia menjelaskan, sebelum dilakukan pelantikan Ketua MRPB, keputusan-keputusan MRPB lebih mengikat pada internal. Namun pasca pelantikan (MRPB,red) ini pemprov menggenjot agar sejumlah rancangan perdasi maupun perdasus yang sempat dibahas, untuk didorong ke DPRPB agar dilakukan pembahasan hingga ditetapkan.

“Hal ini lah, salah satu kenapa dana otsus selama ini cenderung menggunakan keputusan dan peraturan gubernur,” ujar Lakotani usai memimpin apel gabungan di lapangan upacara Gubernur Papua Barat, Senin (12/3/2018).

Dan tentu kondisi ini kata dia, memaksa pemprov Papua Barat menggunakan pergub mengingat siklus anggaran tahunan yang harus diikuti. Jika hal ini tak dilakukan maka dipastikan akan berdampak pada seluruh perencanaan pembangunaan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

“Nah, seperti pembagian dana otsus 90:10, jika harus menunggu MRPB dan DPR-PB atau perdasi, bukan saja provinsi yang tergangu tapi di seluruh kabupaten/kota dalam hal penetapan APBD. Dan kalau molor kita akan dapat sangsi pemotongan dana sekian persen lagi dari kementerian. Tentu kondisi itu kita semua tidak menginginkan,” terangnya.

Namun saat ditanya, sejauh mana pemprov Papua Barat mendorong progres percepatan penetapan perdasi baik di MRPB dan DPR-PB? Dijawabnya, sejauh ini ruang komunikasi selalu didorong sehingga sejumlah perdasi yang masih tertahan bisa segera ditetapkan.

“Baik dengan MRPB dan DPR-PB, kita selalu berkomunikasi bagaimana mempercepat persetujuan dan penetapan perdasi terutama untuk dana otsus ini,” akunya.

“Tapi kami sekali lagi, sangat mengharapkan kepada DPR-PB dan MRPB kita bisa sama-sama bisa mendorong agar semua kepentingan-kepentingan masyarakat banyak ini jangan terhalang oleh kesibukan-kesibukan masing-masing,” pungkas Lakotani.

Baca Juga:  Ini Jawaban DPR PB Terkait Tuntutan Pengusaha Asli Papua

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) membeberkan hasil audit penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat di hadapan DPR RI, 2011-2017.

Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan ada dua persoalan yang ditemukan dari hasil audit terhadap dana otsus Papua dan Papua Barat. Pertama, masalah regulasi dan kedua, masalah sistem pengendalian internal.

Dikatakan, regulasi harus diperbaiki, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nomor 25 tahun 2013 yang mengakomodir bahwa 80 persen data otsus dikelola kabupaten dan 20 persen dikelola provinsi.

Dan diharapkannya, harus ada peraturan khusus untuk mengakomodir hibah agar bisa dipertangungjawabkan dan tepat sasaran.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com