Maybrat, Papuabaratoke.com – Pro dan kontra penempatan ibu kota Kabupaten Mabrat, menyisahkan keresahan bagi masyarakat setempat. Dikhawatirkan hal ini menimbulkan konflik berkepanjangan jika belum ada kejelasan penempatan Ibu Kota.
Tokoh pemuda Maybrat, Seby Seblon Ibiah, menilai kondisi ini harus mendapat perhatian serius, baik Pemerintah Dareah maupun Pemerintah Pusat.
“Sebenarnya tidak soal, mau ibu kota di Ayamaru atau Aifat, yang penting tetap di Maybrat. Apalagi proses awal pemekaran sudah menyalahi aturan,” ujar Seby kepada Papuabaratoke.com, Rabu (5 Juli 2017).
Pria yang perna menjabat Ketua GMKI Jayapura ini menilai pemekaran Kabupaten Maybrat sesuai UU Nomor 13 Tahun 2009, dan menetapkan Ibu Kota kabupaten di Aifat. Namun akibat kebijakan Pimpinan Daerah medio 2013, kemudian dilakukan uji materi ke MK (Mahkama Konstitusi), yang akhirnya memindahkan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Ayamaru.
“Jika sengaja dibiarkan, potensi konflik sangat besar. permasalahan ini lebih serius dari rencana mau pindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta entah kemana,” tegasnya.
Seby mengungkap cara sederhana bisa diambil dalam menyelesaikan konflik ini, yakni dengan saling menghargai satu sama lain.
“Konflik yang berujung perang saudara jelas sangat merugikan, baik nyawa, harta benda dan semua hal penting dalam hidup. Siapa yang bertanggungjawab ?,” tanyanya.
‘Tao tano, kusme kurano, akut bakit, anu rae, sau anu, rae yuum, Awia u, tija u’ yang bahasa lokal Maybrat artinya adalah saudara-saudari, adik, kaka, kita adalah satu darah, satu untuk semuanya tutur Seby.
Ia berharap konflik penetapan Ibu Kota Maybrat segera berakhir agar masyarakat menikmati sepenuhnya pembangunan mulai dari sekarang.
“Kalau bukan skarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi,” tandas Seby. (ILO/PBOKe)
