Manokwari, Papuabaratoke.com – Cegah Ujaran Kebencian di Pilkada 2018. Wakil Ketua Komisioner Komnas HAM Khairiansyah mengatakan, konstelasi politik Indonesia saat ini telah terbukti kurang sehat. Hal ini dikarenakan ujaran kebencian begitu marak digunakan. Keadaan tersebut beranjak dari pilkada 2017 lalu.
“Pengalaman Pilkada sebelumnya, hate speech menjadi salah satu metode berkampanye, terutama di dunia maya atau media sosial,” kata Khairiansyah seperti dikutip dari cnnindoensia.com.
Dikatakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim khusus untuk mencegah ujaran kebencian bernuansa SARA kembali dijadikan bahan kampanye di Pilkada serentak 2018.
Dia menyayangkan keadaan itu. Sebab, ujaran kebencian yang digunakan saat Pilkada tidak hanya untuk menebar kebencian semata, tetapi juga bertujuan untuk penyeragaman identitas.
lanjut Khairiansyah, ujaran kebencian kerap berujung pada persekusi dan tindakan diskriminatif berdasarkan perbedaan ras, etnis, dan agama atau keyakinan.
Dikatakan, Komnas HAM memiliki beban moral untuk mencegah dan menanggulangi praktik semacam itu di masyarakat selama Pilkada berlangsung.
“Undang Undang nomor 4 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejala terjadinya tindakan diskriminatif,” jelas Khairiansyah.
Eskalasi politik di Pilkada 2018 disebutkan akan berjalan panas karena berdekatan dengan dengan Pilpres 2019. Kondisi ini, menjadi potensial maraknya ujaran kebencian semakin terbuka.
Dijelaskan, Komnas HAM perlu membentuk tim khusus karena Pilkada serentak tahun ini melibatkan sekitar 160 juta penduduk sebagai pemilih dengan cakupan wilayah luas di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.
Adapun faktor lain yang menjadi alasan pembentukan tim khusus adalah terkait potensi kerawanan konflik di sejumlah daerah yang telah dipetakan oleh kepolisian dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Di mana, pemetaan tersebut merupakan bukti bahwa masih ada bahkan banyak daerah yang perlu diawasi. Nantinya, Tim khusus juga akan melindungi hak-hak kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada.
“Kelompok rentan itu kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, penganut kepercayaan tertentu, pasien rumah sakit, dan para warga lapas atau rutan,” ucapnya.
Tim khusus yang dibentuk Komnas HAM, tambahnya, akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, dan instansi lainnya. Tim khusus akan memantau delapan wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua.
“Beberapa program yang dilakukan adalah pembukaan pos pengaduan, seminar, diskusi terfokus, dan pemantauan di lapangan,” pungkasnya.
