Manokwari, Papuabaratoke.com – Hukum di Indonesia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Pemerintah dan DPR sebaikanya melakukan pendalaman secara komprehensif terlebih dahulu terkait revisi KUHP. Sebab, jangan sampai hal itu malah membuat penegakan hukum di Indonesi menjadi tumpul dan berat sebelah.
Pernyataan Ahmad ini terkait hasil monitoring Komnas HAM terhadap pengesahan Revisi Kitab Umum Hukum Pidana (RKUHP). Berdasarkan monitoring dan kajian Komnas HAM, revisi itu perlu ditunda.
“Masih banyak hal-hal yang menjadi masalah dan kendala yang musti lebih dulu diperbaiki sebelum mengetuk palu RKUHP,” kata Ahmad seperti dilansir dari republik.co.id.
Dikatakan, DPR dan Pemerintah belum melakukan pendalaman dan uji dampak terhadap pemidanaan. Hal ini berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih kelebihan kapasitas dan belum bisa menyelesaikan persoalan pidana.
Menurut Ahmad, pemerintah perlu terlebih dahulu membenahi persoalan over-capacity tersebut. RKUHP disinyalir justru akan memperluas aspek pemidanaan. Yang berpotensi besar penghukuman. Kondisi tersebut berpotensi menambah persoalan over-capacity.
“Salah satu yang mendasar dalam penyusunan RKUHP adalah aspek pemidanaan. Secara faktual lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over-capacity,” kata Ahmad.
Selain itu, Komnas HAM menilai dalam Revisi KUHP ini masih melibatkan pelanggaran HAM berat dalam klausul. Apabila pelanggaran HAM berat dimasukan dalam Revisi KUHP ini maka akan terbatas masa berlaku kasus.
Dia mengatakan, pelanggaran HAM berat diatur dalam Undang Undang tersendiri agar instrumen penyelesaian kasus bisa lebih komperhensif.
“Revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 jauh lebih strategis daripada memasukkannya ke dalam RKUHP,” ucap Ahmad menegaskan.
