Portal Berita Papua Barat

Pemerintah Daerah Andil dalam Penyaluran BBM Satu Harga

0 11
Penyaluran BBM Satu Harga
Penyaluran BBM Satu Harga – Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina MOR VIII, Fahrougi. A Sumampouw. (Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)
Malang, Papuabaratoke.com – Penyaluran BBM Satu Harga.  Dukungan Pemerintah Daerah, terutama di tingkat Kabupaten dan Kota sangat dibutuhkan. Dukungan itu melekat erat terkait pelaksanaan program BBM Satu Harga.

Senior Supervisor Communication and Relation Market Operation Regional (MOR) VIII PT Pertamina, Fahrougi A. Sumampouw mengatakan, harga penjualan di titik penyalur resmi harus dimonitor. Sehingga, harganya tetap terkontrol.

“Kita coba cegah masalah umum di wilayah timur Indonesia, yaitu pengecer yang tidak bisa mengontrol harga penjualannya. Ini butuh dukungan pemerintah daerah dan aparat untuk memantau penjualan BBM terutama di titik 3 T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar) ini,” ujarnya.

Dikatakan, laporan dari lapangan terkait adanya indikasi penyaluran BBM satu harga yang belum tepat sasaran sering diterima dari pihak kepolisian. Misal, pembelian dengan menggunakan jerigen tanpa mengantongi rekomendasi dari instansi teknis terkait.

“Kita membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan aparat, karena ini di luar dari tanggung jawab pertamina. Kita memang belum bisa pastikan adanya penyimpangan dalam penyaluran BBM tetapi laporanya ada,” ucapnya.

Upaya memaksimalkan program BBM satu harga, pihak pertamina mengklaim telah dilakukan secara rutin, ini dalam konteks membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait. Misalnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Menurut Fahrougi, domain pertamina dalam memastikan manfaat program tersebut sesuai peruntukannya, dibatasi hingga di tingkat agen penyalur resmi saja. Semisal, APMS dan SPBU.

Selain dari pada itu, adalah tugas pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah juga memiliki andil dalam mengontrol harga BBM bersubsidi di tingkat agen penyalur resmi maupun sub agen penyalur resmi BBM satu harga.

“Ini peran penting dari pemerintah daerah untuk menetapkan harga dengan membuat sub agen penyalur resmi. Butuh diatur lagi harganya. Pemerintah Kabupaten Biak –Numfor sudah menerapkan sistem ini,” ungkapnya.

Baca Juga:  Breaking News, Ratusan Orang Tertimpa Tower Bursa Efek Indonesia

Ditambahkan, harga di tingkat sub penyalur resmi dapat ditetapkan oleh pemerinta daerah dengan tetap memperhatikan margin.

“Pemerintah sudah harus bisa menentukan titik-titik mana saja yang perlu dibentuk sub agen penyalur resmi ini,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
error: Content is protected !!