Portal Berita Papua Barat

2018, LHP Kaji Kembali Hutan Konservasi Yang Disalahgunakan

0 3
Kepala Dinas LHP Papua Barat, Rudolf Edward Rumbino (Foto:IAN/PBOKe)

Manokwari,Papuabaratoke.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP), Provinsi Papua Barat, mematok sasaran program kerja instansinya pada tahun 2018 ini salah satunya adalah untuk kembali menyusun rencana strategi (Renstra) terhadap penyelamatan hutan konservasi lingkungan adat yang telah disalahgunakan.

“2018, ini, kita fokus untuk kegiatan masalah konservasi lingkungan terhadap penyelamatan hutan adat. Dalam waktu dekat jika pagu anggaran kita sudah ditetapkan dan diserahkan, maka secepatnya kita akan turun ke Kabupaten/Kota,” ujar Kepala Dinas LHP Papua Barat, Rudolf Edward Rumbino yang ditemui disela kegiatan Rapat Kerja KONI di Kompleks perkantoran KONI Papua Barat, di Susweni, Manokwari, Sabtu (06/01/2018).

Dimana langkah awal penerapan program kerja ini tentu tak terlepas dari Renstra Dinas LHP Provinsi Papua Barat. salah satunya dengaan melakukan kajian awal dan berkordinasi terhadap jumlah titik lahan konservasi yang telah ditetapkan di setiap kabupaten/kota.

“Sasaran awal kita akan turun di Kota Sorong, Kabupaten Rajampat, Kabupaten manokwari,  dan Kabupaten Teluk Bintuni. dan tentunya Program kerjai ini tidak terlepas dari anggaran yang tersusun dalam DPA,” sebutnya.

Hal ini disampaikan, Rudolf Edward Rumbino mengingat beberapa lahan konservasi Hutannya telah disalahgunakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam hal pembangunan.

Baik itu pembangunan infrastruktur, gedung pemerintahan atau organisasi. Sebab diklaim dari sekian banyaknya hutan konservasi yanh disalahgunakan belum memiliki AMDAL bahkan tak jarang tak dipasangi IMB saat melalukan pembangunan diatas lahan konservasi.

Selain itu, terdapat penambahan bidang di dalam struktur organisasi Dinas LHP, yakni Bidang Pertanahan. Bidang ini memiliki tugas pokok menyelesaikan masalah hak ulayat maysarakat.

“Tugasnya sangat berat, karena masalah hak ulayat. Bidang ini sebelumnya menempel di Biro Pemerintahan, tetapi adanya perubahan nomenklatur PP Nomor 18 Tahun 2016, sehingga bidang tersebut melekat di Dinas LHP, yang sebelumnya bernama Bapedalda,” tandasnya.

Baca Juga:  Rumah, Air Bersih, dan Talud Prioritas Bagi Warga Biryosi

Rumbino berharap, dengan langkah kontrol terhadap penyelamatan ahli fungsi penggunaan hutan lahan konservasi tersebut dapat menyelamatkan Lahan Hutan Adat yang masuk daerah Konservasi di Papua Barat.

Editor : Kris Tanjung
Penulis : Adrian Kairupan
Comments
Loading...
error: Content is protected !!