Portal Berita Papua Barat

Akademisi STIH Manokwari Harap MRPB Jilid II Tampil Beda

0 44
Harap MRPB Jilid II Tampil Beda
Harap MRPB Jilid II Tampil Beda – Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma, SH.,M.Hum

Manokwari, Papuabaratoke.com – Harap MRPB Jilid II Tampil Beda.  Harap MRPB Jilid II Tampil Beda.  Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma, SH.,M.Hum berharap Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) jilid II periode 2017-2022 bisa lebih energik alias tampil beda dari yang sebelumnya.

Pernyataan ini diungkapkan Filep Wamafma pasca terpilih dan ditetapkannya secara devinitif Maxi Nelson Ahoren, sebagai Ketua MRPB periode 2017- 2022, pada rapat pleno pemilihan ketua MRPB yang berlangsung di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Senin (29/1/2018).

“MRPB Jilid II yang telah ditetapkan, harus mampu melaksanakan amanah UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi rakyat Papua. Dimana peran MRPB Jilid II harus lebih baik, dan tampil beda mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan rakyat Orang Asli Papua (OAP) semakin baik, dan menjanjikan bagi masyarakat adat,” ujar Akademisi ini.

Filep mengatakan, hal ini tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua, selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Dan belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, serta belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum.

Tak hanya itu, lanjut dia, kehadiran MRPB sebagai roh dari UU Otsus, juga belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Untuk itu, dipertegasnya, melalui MRPB Jilid II diminta kedepan jangan mengabaikan rakyat dan harus mampu mewujudkan hal tersebut. Sehingga penting sebuah kajian, dan analisis capaian dasar dari kepengurusan Jilid I harus dievaluasi sebagai bahan penguatan struktur sosial adat dan budaya lokal.

“MRPB Jilid II harus mampu untuk Bedah UU Otsus menggunakan analisis swot untuk mencari kelemahan dan kekuatan selanjutnya. MRPB membangun sinergitas dengan semua pihak, khususnya penguatan struktur sosial lembaga adat sebagai benteng terakhir penjaga wilayah adat dan Masyarakat Asli Papua,” ujar Wamafma.

Sehingga melalui kajian dan membedah UU Otsus itu, Wamafma berharap, MRPB Jilid II mampu menjawab persoalan OAP, contohnya seperti mendapat pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang baik dan berkualitas.

“Bedah UU otsus dulu itu awal yang baik. ini kalau mampu dilakukan, pasti dapat menjawab persoalan di Papua Barat khususnya, kesehatan dan pendidikan. Sebab, tanpa membedah UU otsus maka MRPB tidak dapat berperan secara maksimal berdasarkan kebutuhan dan persoalan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang,” cetusnya.

Dengan demikian, kedepan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli.

“Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain,” sambung dia.

Selain itu tambah Wamafma, nilai implementasinya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, berkarya membangun Papua ke arah lebih baik dengan Pemerintah Daerah, di setiap kabupaten/kota di yang ada di Papua Barat.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!