Alokasi Dana Otsus 90 : 10, “Dinilai Tidak Rasional”

284 views

Kampanye Pasangan DOA’MU dihadiri ribuan pendukung beberapa waktu yang lalu (Foto : Ist)

Manokwari, Papuabaratoke.com – Salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, adalah menambah jumlah alokasi dana Otsus dari 70 : 30 menjadi 90 : 10.

Sebanyak 90 persen dana ini nantinya dikelola oleh kabupaten/kota. Sedangkan sisa 10 persen dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Meski demikian, kebijakan itu dinilai tidak rasional.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat (DPR PB), Yan Anton Yoteni, Selasa (28/11/2017) mengatakan, harus ada regulasi tentang pengelolaan dana Otsus. Untuk itu, DPR PB akan membahas sebuah rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) pengelolaan dana Otsus.

“Kita belum tahu apa dasarnya pembagian dana Otsus 90 : 10 persen. Dewan ingin tahu indikatornya apa? Konsep pengelolaan dana otsus seperti itu tidak rasional. Tidak ada satu pasal di dalam Undang-Undang Otsus yang mengamanatkan pengelolaan dana otsu oleh kabupaten/kota,” ujar Yoteni.

Kata Yoteni, tidak rasional jika alokasi dana otsus ke kabupaten/kota menjadi 90 persen. Selain membenturkan fungsi pengawasan antara DPR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, beban pembiayaan pemerintah provinsi semakin bertambah. Contohnya, urusan pendidikan menengah yang kini menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

“Dana otsus dikelola oleh pemerintah provinsi melalui peraturan daerah khusus. Di dalam UU Otsus dari lembar A – Z tidak menjelaskan dana dikola oleh kabupaten/kota. Pengelolaan dana otsus harus menggunakan perdasus, bukan pergub,” tandasnya.

Menurut Yoteni, selama ini dana otsus yang dikelola oleh Kabupaten/kota tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga sulit untuk menentukan parameter untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang dibiayai oleh ini.

“Kita akan bahas raperdasusnya. Dewan perlu tahu apa alasan dan dasar alokasi dana otsus ditambah menjadi 90 : 10. Lalu, saat alokasinya 70 : 30 saja pertanggungjawabannya tidak jelas. Kita jangan main-main dengan dana Otsus, ini uang rakyat yang dihasilkan dari darah dan air mata rakyat Papua,” tandasnya. (ARF/PBOke)

Baca Juga:  PPP Permudah Urus KTA Via Online

 


Penulis: 
author

Tinggalkan Komentar