Manokwari, Papuabaratoke.com – Korupsi Kapal Cargo Sorsel. Penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal LCT Cargo Sorsel Indah yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah, kini diambil alih Penyidik Bareskrim Mabes Polri.
Kasus yang menyeret dan menjadikan mantan Bupati Sorong Selatan (Sorsel), Otto Ihalauw sebagai tersangka ini, dilimpahahkan ke Bareskrim Mabes polri usai Otto Ihalauw diwakil kuasa hukumnya, Haris Nurlette, SH memenuhi panggilan penyidik Polda Papua Barat, pada, Jumat (27/10/17) lalu.
Hal ini diungkapkan Direskrimsus Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Santoso, S.IK, didampingi Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Hary Supriono kepada Papuabaratoke.com, saat ditemui di Niu Aston Hotel, Rabu (17/1/2018) siang.
Dijelaskan, mantan Bupati Sorsel 2 periode ini dijadikan tersangka karena diduga kuat dalang yang menguras uang negara Tahun Anggaran 2007 Rp 4,4 miliar.
“Kasus ini sekarang perkembangannya kita sudah limpahkan ke Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Kita limpahkan awal januari 2018. sehingga sekarang murni penangananya penuh di Bareskrim Polri,” beber Budi
Pelimpahan kasus ini lanjut dia, dikarenakan yang tersangka Otto Ihalauw dengan kesibukannya di Jakarta. Sehingga untuk mempermudah penyidik, kasus ini kembali dilimpahkan penyidik Polda Papua Barat kepada Bareskrimsus Polri untuk ditangani.
Tujuannya, agar tersangka tak bisa terus berdalih mangkir dari panggilan penyidik ihwal kesibukannya di Jakarta.
“Tersangka dan 2 alat bukti yang ditemukan, pada intinya menguatkan Otto Ihalauw sebagai tersangka, kita sudah resmi limpahkan. Hal ini sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU), penetapan Otto Ihalauw sebagai tersangka terhitung 23 Oktober 2017 lalu,” jelasnya.
Menyinggung adanya dugaan skenario sakti yang dimainkan tersangka Otto Ihalauw hingga keterlibatan Oknum jajaran Polda PapuaBarat, Direskrimsus Budi dengan tegas menepis bahwa sama sekali tak ada keterlibatan siapa pun dalam penanganan kasus ini.
“Perlu dicatat dan dingat. Saya baru menjabat dan tidak ada kepentingan dalam kasus ini. Justru ini mau cepat diselesaiakan, tapi selain kendala anggaran dan waktu, kasus ini diambil alih oleh Bareskrim. Dan intinya cepat atau lambat kasus ini tetap tuntas,” tegas Budi.
Dalam penanganan kasus ini juga sebelummya, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat sudah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorsel, berinisial YS.
Berdasarkan pengembangan penyidik, pada Tahun Anggaran 2007, ada pengadaan kapal kargo senilai Rp 4,4 miliar, tapi tidak dikerjakan PT INH. Modusnya hanya untuk menghilangkan jejak korupsi, digantikan dengan kapal LCT Sorsel Indah yang dimiliki sejak 2006. Namun, setelah dana Rp. 4,4 miliar dicairkan 100 persen, diambil kembali atau dikuasai PT INH untuk digunakan selama 5 tahun.
Sementara, berdasarkan hasil audit investigasi BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Papua Barat, kerugian negara pengadaan kapal kargo di Kabupaten Sorsel sebesar Rp 1.204.351.818,18 dari total anggaran Rp 4.404.787.00. Pengadaan kapal dilaksanakan oleh MN, Direktur PT. INH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Tersangka MN selaku Direktur PT. INH pada 23 Juni 2006 silam, membeli kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) dengan spesifikasi panjang 34,43 meter, lebar 8 meter, dalam 2,40 m dengan isi kotor (GT) 211GT, isi bersih (NT) 64.
Kapal tersebut dibeli dari Direktur CV. KLS seharga Rp 2,8 miliar. Padahal nilai kontrak yang dikeluarkan sebesar Rp 4.4 miliar lebih bersumber dari APBD Kabupaten Sorsel tahun 2007 untuk pengadaan kapal kargo dengan jangka waktu pekerjaan selama 100 hari kerja, dimulai 12 September hingga 20 Desember 2007.
