Manokwari, Papuabaratoke.com – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat, Senin (19 Juni 2017), mengumumkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Hasilnya, Kota Sorong, Kabupaten Wondama dan Manokwari Selatan, turun peringkat dari opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP), menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai menjadi penyebab utama turunya peringkat.
Tujuh Daerah yang mempertahankan opini WTP diantaranya, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Tambrauw, Fakfak dan Maybrat. Sementara, Kabupaten Manokwari naik dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Ir. Adi Susilo. MM, mengungkap pemeriksaan yang dilakukan sesuai Standart Akutansi Pemerintah (SAP).
Selain itu, Kecukupan, pengungkapan dan kepatutan terhadap aturan serta efektivitas sistim pengendalian intern, juga menetukan. Pemeriksaan atas laporan keuangan meliputi, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan.
“Masalah yang hampir merata pada Kabupaten/Kota di Papua Barat yaitu persolan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, terutama di DPRD” ujar Adi Sudibyo, usai menyerahkan predikat WTP enam Kabupaten di Kantor BPK Papua Barat.
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Papua Barat, diminta menyelesaiakan laporan, jika tidak ingin berurusan dengan unsur pidana. (ARN/PBOKe)
