Portal Berita Papua Barat

Di Papua Barat Program Satu Peta Belum Diketahui Banyak Pihak

0 53
Program Satu Peta
Program Satu Peta – Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma, SH.,M.Hum
Manokwari, Papuabaratoke.com – Program Satu Peta.  Kebijakan satu peta Indonesia yang menjadi perintah Presiden Joko Widodo belum diketahui banyak pihak di Provinsi Papua Barat, salah satunya lembaga representatif kultural, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB).

Hal itu terkuak dalam pertemuan terbatas antara Ketua terpilih MRPB, Maxsi Ahoren, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filep Wamafma dengan peniliti dari Maverick Jakarta, Charli di Kampus STIH, Kamis (8/2/2018) siang.

Ketua MRPB Maxsi Ahoren mengatakan, kebijakan satu peta ini sangat bermanfaat. Kendati demikian, konteks Tanah Papua perlu ada pertimbangan khusus yang didasarkan pada karakterisitik adat dan budaya masyarakat.
“Kami mendukung program ini tapi harus lebih jelas tetang masalah peta. Wilayah Tanah Papua berbeda dengan daerah lain dan berada dalam daerah khusus, batas tanah adat sangat kompleks,” kata Ahoren.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua STIH ini bertujuan, untuk menggali informasi soal sejauh mana perkembangan program satu peta itu di daerah ini. Apakah sudah diketahui jelas atau belum.

Ketua STIH Filep Wamafma mengemukakan, sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di daerah ini, STIH telah banyak menerbitkan buku tentang hukum adat. Buku-buku ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam pelaksaan kebijakan satu peta.

“Kami memiliki buku yang membicarakan tentang hukum adat, termasuk batas wilayah di daerah ini,” ujar dia. Perwakilan Maverick Jakarta telah melakukan penelitian di Manokwari selama 4 hari (4-8) Februari.

Selain itu, lanjut Maxsi Ahoren, Pokja Adat di MRPB perlu diajak berdiskusi guna mengoptimalkan program satu peta ini, sehingga pengumpulan data lebih valid.

“Tanah Papua sangat luas dan memiliki tanah adat yang harus diperhatikan secara baik, harus berhati-hati dalam pemetaan wilayah kalau tidak justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat adat sendiri,” tuturnya.

Mendengar pemaparan baik dari ketua MRPB maupun ketua STIH, Charli menarik kesimpulan yang dipetik dari pertemuan ini jelas, bahwa program satu peta belum diketahui banyak pihak karena tidak ada sosialisasi.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo justru menginstruksikan seluruh pembantunya mempercepat pembuatan kebijakan satu peta, terutama untuk Papua tahun ini.

Kebijakan satu peta sudah direncanakan dan dibahas dalam rapat terbatas sejak dua tahun lalu. Saat itu, program ini difokuskan pada Kalimatan.
Tahun lalu, program kebijakan satu peta ini dikhususkan untuk Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
Kebijakan satu peta ini dalam rangka menjawab serta menyikapi sengketa yang terjadi di daerah karena perbedaan dan tumpang tindih perizinan.

Informasi yang dihimpun, Badan Informasi Geospasial (BIG) memperkirakan kebijakan satu peta Indonesia bisa diluncurkan pada Agustus ini. Perkiraaan ini, jauh lebih cepat dari yang ditargetkan Presiden Joko Widodo pada 2019 mendatang.

Penulis : Hanas Warpur
Comments
Loading...
error: Content is protected !!