Portal Berita Papua Barat

Dianggap Urai Konflik Maybrat, Gubernur Dominggus Dukung Pemekaran 2 DOB

0 550
Dukung Pemekaran 2 DOB
Dukung Pemekaran 2 DOB – Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (Tengah)-Mohamad Lakotani (Kiri) dan Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan (Kanan). (Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Dukung Pemekaran 2 DOB.  Gubernur Papua Barat, Drs Domingus Mandacan mendukung pengusulan pemekaraan dua daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Pemekaran dua DOB di Maybrat ini, dianggap sebagai salah satu solusi mengurai penyelesaian konflik di Ibu Kota Kabupaten Maybrat.

“Saya mendukung aspirasi (Pemekaran 2 DOB, red) yang disampaikan oleh masyarakat Maybrat,” ucap Dominggus kepada wartawan saat menghadiri HUT YPK ke-56 di GKI Imanuel, Pasir Putih, Kabupaten Manokwari, Kamis (8/3/2018).

Pernyataan tersebut, menjawab aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat Maybrat dalam tatap muka Gubernur Dominggus bersama Forkopimda dan masyarakat di ruang sidang utama DPRD Maybrat yakni Kumurkek, Rabu kemarin.

Dimana dua DOB yang diusulkan untuk dimekarkan ini ialah, Maybrat Sau dan Aitinyo. Menyikapi hal ini kata Dominggus, Kementerian dalam negeri (Kemendagri) telah membentuk tim rekonsiliasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin Mantan Bupati Sorong Selatan (Sorsel), Otto Ihalauw.

“Kita harapkan semua pihak duduk bersama melakukan rekonsiliasi sehingga ada solusi dan masukan. Baik berdasarkan UU, kearifan lokal, Otsus, kultur adat dan budaya di Kabupaten Maybart. Ini menjadi catatan penting agar menyerap aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, untuk mengurai konflik yang berkepanjangan di Maybrat, maka pemekaran dua DOB yang diusulkan menjadi agenda penting yang nantinya akan dibahas dalam tim Rekonsiliasi.

Diketahui, konflik Ibu kota Maybrat ini berlangsung sejak terbentuknya kabupaten yang dimekarkan dari Sorsel 2009 silam. Dimana dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2009 pasal 7 menetapkan Kumurkek, Distrik Aifat sebagai Ibu kota Maybrat.

Namun saat itu mendapat penolakan dan digugat oleh Bupati Maybrat hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak dua kali. Gugatan pertama MK menolak dengan putusan nomor 18/PUU-VII/2013 tanggal 12 November 2009.

Baca Juga:  Kapolda Pimpin Pengibaran Bendera Di Bawah Laut Pulau Mansinam

Selanjutnya, kembali dilakukan upaya uji matril kedua, hingga akhirnya diterima oleh MK dengan menetapkan Ayamaru sebagai Ibu kota Maybrat yakni berdasarkan putusan MK nomor : 66/PUU-XI/2013 tanggal 19 September 2013.

Namun dalam hirarki dan tatanan hukum tata negara indonesia putusan MK harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksana pemindahan ibu kota Kabupaten Maybrat dari Kumurkek ke Ayamaru.

Meski demikian, Sebut dia, menjadi persoalan, hingga kini, PP tersebut belum ditetapkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

“Karena putusan MK masih berstatus Quo atau menggantung, Kemendagri pun memerintahkan, pemindahan ibu kota Maybrat dari Kumurkek ke Ayamaru menunggu PP. Untuk itu saya perintahkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD Maybrat untuk tetap berkantor di Kumurkek sambil menunggu PP dari Kemendagri tersebut,” jelas Dominggus.

Penulis : Tim PBOKe
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!