Papuabaratoke.com – DPR Papua Barat diminta cermat dalam setiap pembahasan anggaran yang kemudian akan disetujui dalam APBD.
Tokoh Pemuda di Manokwari, Riky Asmuruf mengatakan, cermat dalam menyetujui pos anggaran sangat diperlukan terlebih disituasi Pandemi Covid-19 saat ini, apalagi soal pos anggaran Dana Hibah.
Kata dia, aliran dana hibah yang diperuntukan bagi ormas, yayasan atau lembaga harus benar-benar di bahas asas manfaat dan out put balik bagi keberlangsung pembangunan daerah, agar tidak terkesan dana hibah menjadi alokasi yang selalu tidak tepat sasaran.
“Dana hibah menjadi temuan yang besar karena pertanggungjawaban yang tidak jelas. Maka dari itu, DPR perlu lebih cermat membahas pos anggaran hibah, dan mengutamakan penggunaan yang langsung menyentuh ke masyarakat,” terangnya.
Dia menyebut persoalan dasar pendidikan, ekonomi dan kesehatan menjadi hal penting yang harus dijawab melalui Dana Hibah.
“Contohnya Kampus Unipa, yang terjadi persoalan kenaikan biaya SPP. Dana hibah seharusnya diseriusi untuk persoalan seperti ini, bukan kegiatan yang nantinya bertabrakan dengan program yang ada di suatu dinas,” ungkapnya.
Riky juga meminta DPR PB untuk mengecek keapsahan yayasan yang menjadi penerima dana hibah.
“Apa kontribusi mereka? Jangan sampai dana hibah untuk semua yayasan dan ormas diakomodir. Ada yang memiliki dampak langsung di masyarakat, ada juga yang tidak, jadi perlu dicermati dengan baik. Jangan juga pakai pendekatan emosional untuk menyetujui usulan anggaran ormas,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengaku pihaknya tengah melakukan rapat dengar pendapat dengan OPD di Papua Barat terhadap materi KUA-PPAS. Meski demikian, dia belum bisa menjawab isu yang ditanya terkait dengan Materi KUA-PPAS yang sudah ditandatangani.
[Njo]
