Portal Berita Papua Barat

Faskes Tak Memadai, Komisi IX DPR RI Nilai Kesiapan Pemda Papua Barat Masih Rendah

0 314
Kesiapan Pemda Papua Barat Masih Rendah
Kesiapan Pemda Papua Barat Masih Rendah – Ketua tim kunjungan kerja (Kuker) Komisi IX DPRI, H. Samsul Bachri S, M.Sc, (F/Golkar) ditemui sesaat usai menggelar pertemuan bersama pemda Papua Barat dalam rangka reses masa persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Papua Barat, Kamis (1/3/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Kesiapan Pemda Papua Barat Masih Rendah.  Komisi IX DPR RI menilai kesiapan pemerintah daerah (Pemda) Papua Barat masih sangat rendah.

Yaitu terkait, di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, kependudukan dan pemberdayaan ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan ketua tim kunjungan kerja (Kuker) Komisi IX DPRI, H. Samsul Bachri S, M.Sc, sesaat usai menggelar
pertemuan bersama pemda Papua Barat dalam rangka reses masa persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Papua Barat, Kamis (1/3/2018).

Samsul bersama 13 anggota Komisi IX DPR RI lainnya yang menggelar dialog dengan, BKKBN Papua Barat, BPJS Kesehatan Manaokwari, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesahatan Papua Barat, Dinas Ketenagakerjaan Papua Barat dan BPOM Manokwari mengatakan, banyak permasalahan yang terungkap.

Dikatakannnya, misalkan di bidang kesehatan, meski pun Papua Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan program JKN-KIS, namun masih tak didukung oleh fasilitas kesehatan (Faskes) yang memadai.

“Bahkan ada beberapa kabupaten yang belum memiliki rumah sakit (RS),dan Pemda bertekad memenuhi ini dibangunlah RS rujukan. Tapi ini kita dengar diungkapkan masih mengalami hambatan-hambata yang memang membutuhkan dana yang besar,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Samsul, di bidang ketenagakerjaan, Dimana pemerintah Provinsi Papua Barat, sangat menginginkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai untuk mewadahi lahirnya sumber daya manusia yang siap diserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada.

“Di (Papua Barat, red) sini, sebenarnya banyak lapangan kerja yang terbuka, tapi karena tenaga kerja yang ada tidak tersertifikasi sehingga ini menjadi kendala tidak terserapnya tenaga kerja di sini,” terangnya.

Untuk itu kata dia, pemerintah pusat dan daerah bertekat meningkatkan pengawasan dan akan menindaklajuti guna memecahkan beberapa persoalan yang terungkap dalam pertemuan ini.

Sedangkan di bidang BKKBN, ungkap Samsul, memilki persoalan minimnya tenaga penyuluh yang semsetinya menyeimbangi keberadaan ribuan kampung yang ada di Papua Barat.

“Tapi ini sangat tidak memadai. Dan ini perlu kami dorong sehingga pemerintah pusat bagaimana memenuhi tenaga penyuluh,” jelasnya.

Suasana dialog anggota Komisi IX DPR RI bersama pemda Papua Barat yang dihadiri, BKKBN Papua Barat, BPJS Kesehatan Manokwari, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesahatan Papua Barat, Dinas Ketenagakerjaan Papua Barat dan BPOM Papua Barat, di gedung lantai satu kantor gubernur Papua Barat, Kamis (1/3/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)

 

Nah hasil dialog ini kita catat dan dirumuskan serta dibahas dalam rapat kerja dengan menteri untuk merumuskan langkah-langkah apa yang akan ditindaklanjuti terkait hal ini,” sambungnya.

Baca Juga:  Turunkan Ratusan Personil, Polda PB Jamin HUT PI Ke-163 Aman

Samsul yang ditanya, sejauh mana progres tindaklanjut hasil pengawasan Komisi IX ihwal peningkatan pelayanan kesehatan di Papua Barat sebagaimana dijaminkan dalam kekhususan daerah ini? Dikatakannnya, bahwa meskipun diungkapkan anggarana yang dikucurkan di bidang kesehatan begitu besar, namun daya serap dan kesiapan pemerintah daerah masih rendah, tentu tak akan mampu menjawab persoalan tersebut.

“Tadi diungkapkan bahwa untuk peningkatan infrastruktur kesehatan tahun 2017 ada Rp 35 miliar, tapi tidak jalan. Dan kenapa tidak jalan? Artinya pemda tidak siap,” sebut dia.

Karenanya, terkait permasalahan-permasalahan tersebut kata Samsul, perlu dibenahi dengan harapan akselerasi pembangunan di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.

“Dana boleh masuk lebih besar, tapi kalau tidak dimanfaatkan sama saja. Dan tentu ini menjadi catatan-catatan yang harus dicarikan jalannya,” cetusnya.

Kembali ditanya, apakah komis IX DPRI memberi waktu tertentu bagi pemerintah baik pusat maupun Papua Barat dalam memperbaki dan memecahakn persoalan. Dijawabnya, hanya diperlukan perencanaan yang lengkap dal hal membangun infrastruktur baik di bidang kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

“Dari hasil dialog ini, kami simpulkan masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu diperbaiki. Misalnya di bidang kesehatan harus disertai fasilitas yang memadai,” pungkasnya.

Pertemuan Tim dari Komisi IX DPR RI bersama pemda Papua Barat yang berlangsung di gedung kantor gubernur tersebut diahdiri oleh wakil gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani.

Dalam kunker ini, Syamsul Bachri bersama 12 anggota Komis IX DPR RI laninnya, yaitu, ada H.Elva Hartati, SIP., MM (PDIP), Normansah E. Tanjung, SE., M.Si (PDIP), Marinus Gea SE, MKn, (PDIP), Yayat Y, Biaro, (Golkar), DR. Ir Markus Nari, M.Si (Golkar), Robetyh Rouw (Gerindra), Dr. Verna G. Inkiriwang, Anita Jacoba Gah, SE, Dra. Hj. Siti Masrifah, MA (PKB), H. Ansory Siregar, Lc (PKS), H. Muhamad Iqbal, SE., M.Com (PPP) dan Ali Mahir (Nasdem).

Dijadwalkan, Jumat (2/3/2018) besok sebelum bertolak ke Jakarta pukul 12.00 WIT menggunakan maskapai Garuda, tim Komisi IX DPR RI, akan mengunjungi dan menggelar pertemuan di Puskesmas Sanggeng Manokwari.

Penulis : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!