Portal Berita Papua Barat

FMAP Otsus Sebut Reses MRPB Bermasalah

0 27
Reses MRPB Bermasalah
Reses MRPB Bermasalah – Ketua Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi Khusus, Valentinus Wainwrigh.(Foto: Razid Fatahuddin/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Reses MRPB Bermasalah.  Meski kelembagaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) belum memiliki ketua definitif, lembaga representatif orang asli Papua ini cukup eksis. Salah satunya, telah melakukan reses.

Ketua Forum Masyarakat Adat Peduli Otonomi Khusus (FMAP Otsus), Valentinus Wainarisy mengatakan, reses anggota MRPB berpotensi menimbulkan permasalahan – tidak menutup kemungkinan bisa berimplikasi hukum.
“Aturan darimana ketua sementara bisa membuat keputusan atau kebijakan. Apalagi kegiatan reses ini berkaitan dengan penggunaan anggaran. Tata tertib belum ada, apa dasarnya menggunakan anggaran?,” kata Valentinus, Rabu (3/1/2018).

Kata dia, persoalan yang harus diselesaikan saat ini oleh lembaga MRPB adalah segera membenahi internal kelembagaan. Salah satunya, adalah memilih dan menetapkan pimpinan definitif. Terpisah, Ketua Pemuda Katholik Provinsi Papua Barat, Thomas Jeferson Baru mengingatkan, tupoksi MRPB adalah menghasilkan keputusan-keputusan yang pro terhadap masyarakat asli Papua.

“Jangan seperti MRPB periode lalu (2011-2016), anggaran sudah banyak tetapi belum ada hasil kerja yang nyata yang menyentuh orang asli Papua. Fokus pada tugas, kami amati MRPB ini seolah-olah tupoksinya sudah menyamai DPR,” ujar dia.

Menurut Tomy sapaan akrabnya, amanah Undang Undang Otsus adalah memproteksi dan memberikan keberpihakan terhadap orang asli Papua. Dengan demikian, MRPB harus maksimalkan koordinasi dan komunikasi dengan DPR Papua Barat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Ini tupoksi MRPB. Amanat itu jelas, MRPB harus pastikan ini berjalan baik. Apa itu kunjungan ke rumah sakit, ini awal saja sudah salah. MRPB harus duduk baik dan lihat apa yang diperintahkan Undang Undang, ini harus jadi catatan,” tandasnya.

Baca Juga:  Hadir di Manokwari, Wirausaha Muda Nusantara Bakal Menggarap 1000 Pemuda Mandiri

Menyoroti kegiatan reses yang dilaksanakan dalam masa sekarang ini, lanjut Tomy, belum adanya pimpinan defintif membuat kelembagaan MRPB lemah. “Kelengkapan pimpinan definitif dan tata tertib semuanya harus oke dulu baru bisa lakukan kegiatan luar. Belum apa-apa sudah utamakan kegiatan luar,” ujarnya.

Untuk itu, Tomy mengingatkan agar pengelolaan dan penggunaan anggaran di MRPB dijaga dengan baik. Sehingga, tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Ini harus jadi catatan buat MRPB periodesasi 2017-2022, jangan sampai publik menilai lain terhadap lembaga kultur ini,” pungkasnya.

Penulis : Razid Fatahuddin
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com