Manokwari, Papuabaratoke.com – Fraksi Otus DPRPB. Pelaksanaan Otonomi khusus diamanatkan oleh Undang Undang (UU) nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sejatinya, deskresi pemerintah yang kemudian dituangkan dalam regulasi ini memiliki prinsip dasar sebagai perekat bangsa. Sebab, lahirnya UU Otsus adalah menjawab sesuatu yang dibutukan oleh masyarakat (asli) Papua. Historikal UU ini dalam rangka menyikapi geopolitik yang berkembang di atas bumi Cenderawasih.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat (DPRPB), Frida Tabita Kelasin usai menerima kunjungan anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat, Chaidir Jafar di kantornya, Selasa (9/1/2018) siang. “Undang Undang Otonomi khusus sebagai perekat bangsa. Kita tahu sejarah lahirnya otsus karena ada sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat asli Papua. Berbicara soal masa depan Papua, otsus harusnya menjadi perekat bangsa,” ujarnya.
Frida mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus responsif terhadap dinamika pemerintahan di tanah Papua khususnya di Papua Barat. Pasalnya, potensi kegaduhan akan timbul di tengah-tengah masyarakat saat menjelang hingga berakhirnya alokasi dana otonimi khusus.
“Kita tahu bahwa otsus tidak berakhir tetapi ada satu klausal yang mengatakan alokasi dana otsus yang diambil dari 2 persen DAU (dana alokasi umum) nasional akan berkurang. Ini potensi kegaduhan yang pasti terjadi. Kegaduhan ini harus dikelola dengan baik agar tidak melebar dan menjadi bias,” ucapnya.
Frida membeberkan, dalam pertemuan tersebut juga membicarakan tentang pengelolaan APBD dan dana desa. Dalam konteks otonomi khusus, sebutnya, pengelolaan APBD belum jelas. Fraksi Otsus merupakan representasi masyarakat asli Papua di DPRPB. Diangkat dan dipilih berdasarkan amanat UU Otsus. Mereka ini mandat untuk memperjuangkan dan mengawal pelaksanaan otonomi khusus secara konsekuen demi perlindungan, keberpihakan, dan penghormatan atas hak-hak dasar orang asli Papua.
“Kami titipkan kepada Bang Jul (sapaan Chaidir Jafar), hingga hari ini indikator penggunaan dana otsus belum ada sesuautu yang terlalu signifikan. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan. Ini semua adalah potensi kegaduhan,” ucapnya.
Ditambahkan, perlu ada ruang untuk mendialogkan potensi kegaduhan tersebut di tataran pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, pemerintah harus responsif.
“Dari sekarang sudah harus dipercakapkan. Fraksi otsus terbuka dan bisa menjadi pihak yang menjembatani pemikiran-pemikiran masyarakat terkait pelaskanaan otonomi khusus. Otonomi khusus harus menjadi perekat bangsa,” pungkasnya.
Penulis : Razid Fatahuddin
