Portal Berita Papua Barat

Gubernur Dominggus, Akui Tumpang Tindih Kebijakan Dasar Lahirnya Korupsi

0 81
Tumpang Tindih Kebijakan
Tumpang Tindih Kebijakan – Penandatanganan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 10 Kabupaten se Provinis Papua Barat, oleh Bupati dan perwakilan Kepala Daerah dari 10 kabupaten tersebut, disaksikan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Korwil KPK untuk Papua Barat, Suyadi, Yuli Kurnianto, koordinator pengawsan bidang akuntabilitas pemda BPKP dan kepala inspektorat, Sugiyono, di lantai 3 gedung sekretariatan provinsi, Rabu (28/3/2018).(Foto: Kris Tanjung/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Tumpang Tindih Kebijakan.   Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan menilai dan mengakui, tumpang tindih kebijakan menjadi salah satu dasar lahirnya korupsi.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dalam kegiatan penandatanganan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 10 Kabupaten se Provinis Papua Barat, di lantai 3 gedung sekretariatan provinsi, Rabu (28/3/2018).

Dikatakan, otonomi daerah yang harusnya dibuat dengan tujuan agar daerah-daerah dapat mengelola secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah, kerap disalahgunakan para oknum.

Hal ini terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang tak dipungkiri harus diawasi.

“Jadi kedepannya seperti atau sebelum melahirkan daerah pemekaran-pemekaran otonom baru, kedepan akan kita perhatikan dengan mempertimbangkan dari segala aspek kesiapannya,” ujar Dominggus.

Baca Juga:  Lemahnya Penataan Birokrasi, Celah Korupsi Masih Membudaya

Ia mengharapkan, kedepannya tak ada lagi yang namanya tumpang tindih administrasi atau salah mengambil kebijakan dalam suatu tata pemerintahan.

“Sehingga dari sisi pembiayaan jangan ada tumpang tindih yang kemudian nanti menjadi temuan,” tegasnya.

Selain itu, Dominggus juga meminta agar pada batas-batas wilayah dari kabupaten induk dan kabupaten pemekaran, semestinya diperhatikan dengan tegas. Karena lanjutnya, hal ini terkait potensi – potensi sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

“Yang seharusnya diambil dan diolah adalah kabupaten A tetapi diambil kabupaten C. Hal sepele ini jangan dibiarkan berlarut. Kita harapkan kepala daerah harus melihat dan memperbaikinya. Karena hal sepele bisa jadi temuan, dan kalau sudah ada temuan akan berurusan dengan hukum yang disangkakan praktik korupsi yang membudaya,” pungkasnya.

Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!