Manokwari, Papuabaratoke.com – Harkat Martabat Suku Arfak. Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan mengatakan, sangat mengapresiasi lahirnya buku Eksistensi hukum adat suku Arfak.
Dikemukakan, penulisan dan pemuatan hukum adat arfak yang di dalamnya tersirat kearifan lokal bagi pedoman perilaku masyarakat, sehingga tak hilang ditelan waktu.
Menurut dia, sifat hukum adat yang tak tertulis, di satu sisi mempunyai kelemahan yang dikhawatirkan hilang jika tak disosialisasikan kepada generasi penerus masyarakat hukum adat. Namun lahirnya buku yang mengangkat eksistensi hukum adat menjawab kekhawatiran tersebut
“Lahirnya buku eksistensi hukum adat ini mengangkat harkat dan martabat suku Arfak. Dan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal suku arfak, antara lain Hatam – Meyah – Moile – Sougb, sebagai penunjang pembangunan di Tanah Papua,” ucapnya saat menghadiri rapat senat terbuka wisuda sarjana STIH Manokwari T.A 2017/2018 angkatan XXXII, yang dirangkaikan launching buku tersebut, di Niu Aston Hotel Manokwari, Rabu (21/2/2018).
Dia berharap, melalui penulisan buku hukum adat Arfak, baik pemerintah (Pusat), pemerintah daerah (Pemda) pemuka masyarakat, kepala suku, pemerhati masyarakat hukum adat, pengajar hukum adat, pengambil keputusan, dan khususnya bagi suku besar arfak sendiri, dapat dijadikan pedoman dalam melestarikan suku dan hukum adat.
Sementara, Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma mengatakan, hasil penelitian hukum adat suku Arfak yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku diharapkan bukan sekedar untuk dapat digunakan di seluruh perpustakaan semata. Namun diharapkan masyarakat Indonesia maupun asing bisa mempelajari hukum adat suku besar Arfak sebagai salah satu bentuk menjaga beragam budaya adat di indonesia khususnya di Papua Barat.
“ Tujuan kami, hasil penelitian yang telah dibukukan ini, selain membantu menulis kekayaan warisan budaya, ini juga sebagai langkah kami dengan serius berencana untuk memasukkan dalam kurikulum di STIH Manokwari tentang hukum adat Arfak,” kata Filep.
Dimana hasil penelitian tersebut dan telah diseminarkan serta diberikan kepada gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, yang juga merupakan kepala suku besar adat arfak di Papua Barat,.
“Karya mahasiswa/i jebolan STIH Manokwari melalui penelitian dan ilmu pengembangan hukum adat budaya ini sebagai langkah, agar pemerintah Papua Barat dapat melanjutkan karya penilitian ini dalam wujud mensejahterakan masyarakat adat,” tuturnya.
Sekedar diketahui, perjalanan awal Pembukaan Hukum Adat Suku Besar Arfak ini, dimulai sejak penelitian hukum adat Arfak dipetakan menjadi empat wilayah. Diantaranya Suku Meyah di Masni SP VII, Suku Hatam di Prafi SP 1, Suku Moile di Warmare, dan Suku Sou di Ransiki.
Dimana awal pengumpulan data, diawali dari suku Meyah, di Satuan Pemukiman (SP) VII, Distrik Masni, sekitar bulan juni 2016 lalu. Dari hasil rangkaian kajian ini sangat diharapkan menjadi perhatian dan langkah awal STIH Manokwari mampu melakukan penelitian di tahun berikut pada daerah kabupaten/kota lainnya.
