Portal Berita Papua Barat

Gubernur Wajib Umumkan 42 Nama Calon Anggota MRP PB Ke Publik

0 26
Gubernur Wajib Umumkan 42 Nama CalonAnggota MRP PB Ke Publik
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Yan Anton Yoteni (Photo : ARF/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comGubernur Wajib Umumkan 42 Nama Calon Anggota MRP PB Ke Publik.  Sebanyak 42 nama calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) sudah ditetapkan dan diserahkan oleh Gubernur Dominggus Mandacan ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat (DPR PB) Yan Anton Yoteni, Selasa (19/9/2017) menyatakan, menjadi hak masyarakat untuk mengetahui siapa saja 42 calon anggota MRP PB itu. Ia mengatakan, gubernur berkewajiban mengumumkan nama-nama tersebut kepada publik.

“Jika tidak diumumkan sama saja menutup informasi publik. Masyarakat dirugikan karena tidak mendapat informasi, kalau ada yang lapor dan adukan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ini bahaya. Kami telah menerima sejumlah aspirasi terkait seleksi anggota MRP PB,” katanya.

Dengan tidak diumumkannya 42 nama calon anggota MRP PB, lanjut Yoteni, dapat menimbulkan kegaduhan serta keresahan di tengah-tengah masyarakat. “Masyarakat akan saling tuduh. Ini juga bahaya karena bisa membuat masyarakat menyampaikan mosi tidak percaya terhadap gubernur,” ujar dia.

Penetapan nama-nama calon anggota MRP PB, menurut Yoteni harus menggunakan indikator dan parameter yang jelas, yaitu hasil tes akademik setiap calon anggota berdasarkan proses seleksi tiap tahapan yang dilalui.
“Merubah nomor urut tidak bisa, gubernur bisa diadukan ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). Jika gubernur merubah nomor urut atau rangking dua menjadi nomor urut satu maka pertimbangan gubernur apa? Tolong dijelaskan ke publik,” ungkap Yoteni yang juga menjabat Ketua Komisi A DPR PB.

Muncul pertanyaan yang cukup menggelitik, apa alasan tak diumumkannya 42 MRP PB itu. Apakah ini mengindikasikan tudingan ketua fraksi otsus benar bahwa, gubernur telah ‘masuk angin’ dalam penetapan nama-nama tersebut ?
Mantan anggota DPRD Kabupaten Timika ini mensinyalir ada sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan 42 nama calon angota lembaga kultur orang asli Papua itu.

Baca Juga:  Masyarakat Dambakan EMAS, Sesuai Visi Bupati Wondama

Pasalnya, sejumlah nama yang memiliki rangking dan hasil tes akademik yang baik justru ‘hilang’ dari daftar yang ditetapkan.
“Indikasi itu terjadi dalam penetapan nama dari unsur agama bisa mengisi keterwakilan unsur adat, apa pertimbangannya? Keterwakilan perempuan Wondama tidak mengacu pada hasil seleksi. Yang dipakai bukan hasil kerja panitia seleksi. Ini pertimbangannya apa?,” tanya Yoteni

Data yang dihimpun PBOke (papuabaratoke.com), 42 nama calon anggota MRP PB telah ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur Papua Barat nomor : 224/151/8/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 tentang 42 nama calon anggota MRP PB. Disinyalir, beberapa nama yang lolos dan ditetapkan adalah pengurus partai politik.

Persoalan ini pun disoroti Yoteni. Dikatakan, dalam perdasus tata cara pemilihan anggota MRP PB, yang bisa mendaftar sebagai calon anggota MRP PB tidak boleh sebagai pengurus parpol dalam 5 tahun terakhir.
“Kalau sebagai anggota biasa di parpol itu sah saja, karena orang mencari pekerjaan. Kalau pengurus itu militan karena sudah ikut kaderisasi. Kiblatnya pasti ke partai dan ini pasti akan pengaruhi arah pikirannya nanti,” bebernya.

Sikap kritis yang dilontarkan Yoteni, diakuinya merupakan bentuk kepedulian terhadap proses seleksi MRP PB harus sesuai koridor aturan. Juga dalam rangka melindungi gubernur. “ Kami memberitahukan ini secara blak-blakan dalam rangka melindungi gubernur. Gubernur tidak boleh terintervensi. Kebijakan yang diambil hendaknya berpihak dan memberdayakan orang asli Papua menurut dusun adatnya masing-masing,” imbuhnya. (ARF/PBOke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!