Portal Berita Papua Barat

Jangkar: Tidak Ada Simbol Keterbukaan Informasi Publik Di Papua Barat

0 7
Tidak Ada Simbol Keterbukaan Informasi Publik
Metu Zalak Awom (mengenakan kemeja lengan panjang putih) di dampingi pengurus Jangkar saat memberikan keterangan pers di Sekretariat Jangkar di Jalan Setani, Senin 25 September 2017. (Photo : ILO/PBOke)
Manokwari, Papuabaratoke.comTidak Ada Simbol Keterbukaan Informasi Publik.  Keberadaan Komisi Informasi Publik (KIP) menjadi simbol keterbukaan informasi publik. Sayangnya, simbol ini belum ada di Papua Barat. Kondisi ini menggambarkan akses informasi bagi publik di daerah masih ‘dibatasi’.

Ketuan Jaringan advokasi dan kebijakan anggaran (Jangkar) Papua Barat, Metu Zalak Awom mengatakan, keberadaan KIP menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kehadiran KIP merupakan kehendak Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“KIP harus dibentuk di daerah. Di seluruh Indonesia sudah terbentuk, hanya di Papua Barat yang belum ada,” ucap Awom. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengagas pembentukan lembaga independen tersebut. Ini dibuktikan dengan SK Gubernur Nomor : 062/174/8/2013 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI).

Menindaklanjuti SK tersebut, proses seleksi untuk mendapat 10 nama calon KI dilakukan selama 6 bulan, Oktober 2013 hingga Maret 2014. Upaya mendorong pembentukan KIP juga dilakukan bersama dengan KI Pusat. Di mana tanggal 31 Mei 2016, Jangkar dan KI Pusat menggelar pertemuan dengan wakil gubernur saat itu, ibu Irene Manibuy.

“Hasil pertemuan tersebut dikeluarkan surat Nomor : 55/737/GB/2016 tentang penyampaian pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Kami audiens dengan Komisi A DPR Papua Barat tetapi belum ada hasil. Sampai kini belum ada tindak lanjut dari gubernur maupun DPR untuk melakukan tahapan tersebut,” ujarnya.

Kata Awom, permasalahan KIP telah disampaikan lagi ke DPR PB. “Tanggal 11 September lalu, kami bertemu Komisi A pertanyakan komitmen pemerintah dan DPR PB tetapi alasan anggaran sehingga uji kepatutan dan kelayakan belum bisa dilaksanakan,” bebernya.

Menurut Awom, selain anggaran, tahapan itu belum bisa dilakukan sebelum studi banding dilaksanakan DPR PB ke daerah yang telah membentuk KIP. “Pandangan kami bahwa studi banding itu baiknya dilakukan setelah penetapan 5 komisioner KIP sehingga ada referensi bagi KIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” ucapnya. (ILO/PBOke)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!