Portal Berita Papua Barat

Jika Tersangka Masuk Sistem Pemerintahan, Hancurlah Negara Ini

0 2

Manokwari, Papuabaratoke.com – Berbagai kasus besar, bahkan sudah menetapkan tersangka namun tidak secepatnya diputuskan pengadilan, menjadi tanda tanya besar.

Jika demikian, yang akan disoroti paling terdepan adalah para aparat penegak hukum.

Satu contoh, kasus SMS yang menyeret Ketua Umum Partai Pesatuan Indonesia (Perindo), Hari Tanoesudibjo menjadi tersangka. Belakangan, kasus ini menjadi buah bibir di Indonesia.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Papua Barat menilai kasus tersebut aneh dan tidak mendasar. Terlebih, kasus ini dinilai hanya sebagai permainan para elit politik.

“Apalagi usai Pilkada Jakarta, Ketua kami (HT) diserang dengan berbagai cara. Ini membuat kami di Daerah menjadi tidak nyaman,” ujar Ketua DPW Perindo Papua Barat, Marinus Bonepay, Selasa (27 Juni 2017). Ia menyebut kasus HT sengaja diapungkan untuk menutup beberapa kasus besar lain sebelumnya, seperti kasus E-KTP dan kasus Papa Minta Saham.

“Mungkin karena pelaku dalam kasus itu sudah menjadi bagian dalam Pemerintahan saat ini. Jika demikian, hancur sudah Negara ini,” tegasnya.

Jaksa Agung dan pihak Kepolisian diminta mencermati duduk perkara kasus tersebut. DPW Perindo Papua Barat sangat yakin tidak ada unsur ancaman dalam SMS yang dipersoalkan Jaksa Yulianto.

Marinus sendiri sebut HT adalah panutan kader politik yang sedang membangun Perindo. Namun, kasus tersebut diyakini tidak memengaruhi persiapan Perindo menuju Pemilu 2019 nanti.

“Kalau jadi pemimpin atau pejabat, jangan anti dengan kritikan, apalagi kritikan yang membangun,” pesannya. (CMT/PBOKe)

Comments
Loading...
error: Content is protected !!