Portal Berita Papua Barat

Kamudi : Pemberitaan Harus Akurat dan Faktual

0
Pemberitaan Harus Akurat
Pemberitaan Harus Akurat – Humas Pemprov Papua Barat saat studi banding di Lombok NTB. (foto ist)
Papuabaratoke.comPemberitaan Harus AkuratKemajuan dan perkembangan tekonologi harus diimbangi dengan kemampuan dan ketrampilan aparatur Kehumasan dan Protokoler, untuk mengolah informasi menjadi sebuah berita yang akurat dan faktual sebelum dieskpos ke publik.

Hal itu dikemukakan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi mewakili Gubernur Dominggus Mandacan saat membuka Kegiatan Studi Banding Pemberitaan dan Penerbitan Biro Humas dan Protokol Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pres release yang diterima redaksi PBOke (papuabaratoke.com), Selasa (17/10/2017), Musa menekankan, pemberitaan merupakan pilar utama guna mengekspos kemajuan pembangunan daerah baik itu melalui media cetak, audio visual maupun media online.

Assisten Bidang Pemerintahan Pemprov PB, Musa Kamudi, kanan bersama Kabag Dokumentasi Humas Prov NTB, Seridane

“Oleh karena itu, wartawan sebagai barometer pembangunan daerah maka dalam penulisan suatu berita harus mengacu pada unsur 5 W dan 1 H, dengan demikian berita yang dihasilkan akurat dan faktual,” kata Musa Kamudi.

Dikatakan, untuk menghasilkan sebuah pemberitaan yang akurat dan faktual, maka pemerintah daerah tidak boleh menutup diri serta mau memublikasikan program dan kegiatan yang bersifat informasi publik. “Publikasi sangat penting guna sinkronisasi program pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Dengan demikian, Musa berharap melalui kegiatan studi banding ini, Biro Humas  dan Protokol terutama Bagian Dokumentasi, dapat memanfaatkan waktu dengan efisien untuk mendapatkan out put yang nantinya dapat diaplikasikan di Provinsi Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Barat, Seridane mengatakan, tupoksi peliputan Bagian Dokumentasi mencakup ; Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ibu gubernur dan Ibu  wakil gubernur. Sementara, kegiatan OPD terkait menjadi tugas Kominfo.

Baca Juga:  Kapolda PB : Kami Serius, Kasus KONI PB Tuntas

Menurut Seridane, optimalisasi penyebarluasan informasi pembangunan daerah, Pemprov NTB telah melaksanakan beberapa program unggulan, diantaranya dokumentasi photo bulanan serta Program Gubernur Menyapa.

“Dengan adanya studi banding ini dapat terjalin kerjasama yang baik antara Provinsi NTB dengan Provinsi Papua Barat dalam hal tata cara dokumentasi program pembangunan daerah,” ucapnya.

Adapun, Kepala Bagian Dokumentasi Darius Saiduy yang juga ketua panitia mengatakan, maksudkan dan tujuan pelaksana kegiatan studi banding ini adalah, meningkatkan kemampuan aparatur Kehumasan dan Protokol yang berkaitan dengan informasi pembangunan kepada masyarakat. (ARF/PBOke)

Comments
error: Content is protected !!