Portal Berita Papua Barat

Kapolda Harap Gereja di Papua Barat Ikut Kawal Dana Desa

0 42
Gereja di Papua Barat Ikut Kawal Dana Desa
Gereja di Papua Barat Ikut Kawal Dana Desa – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Brigjen Pol Drs. R. Alberth Rodja saat ditemui sejumlah wartawan usai mengisi materi terkait kamtibmas dan peran sinergitas kerja gereja dan kepolisian, pada rangkaian kegiatan Sarasehan Wanita dan Pria GPDP di Tanah Papua, di aula gedung Unipa, Selasa (6/2/2018).(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)
Manokwari, Papuabaratoke.com – Gereja di Papua Barat Ikut Kawal Dana Desa.  Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Brigjen Pol Drs. R. Alberth Rodja berharap gereja di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua ikut mengawal penggunaa alokasi dana desa (ADD) yang sekarang telah rutin bergulir di setiap wilayah perkampungan dan desa di tanah Papua.

Hal ini disampaikan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. R. Albert Rodja, saat mengisi materi terkait kamtibmas dan peran sinergitas kerja gereja dan kepolisian, pada rangkaian kegiatan Sarasehan Wanita dan Pria GPDP di Tanah Papua, di aula gedung Unipa, Selasa (6/2/2018).

“Saya titip agar penggunaan dana-desa kita kawal bersama khusunya terkait pembangunan fisik di setiap kampung. Telepon para anggota polisi di tempat, seperti bhabinkamtibmas, Kapolsek, dan Kapolres jikalau ada dugaan penyimpangan,” imbuh Kapolda Rodja.

Melalui GPDP, lanjutnya, pihaknya meminta gereja ikut bersama sama membantu melakukan sosialisasi dana desa dan membantu masyarakat dalam menggunakannya untuk pembangunan.

“2017 lalu kita telah berikan warning, karena kita sudah berikan sosialisasi. Jika Rp1 miliar dari dana tidak dipakai maksimal, maka resiko ditanggung. Karena itu, instruksi ini jelas, dan tegas. saya tidak main-main,” cetus Rodja.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Brigjen Pol Drs. R. Alberth Rodja saat mengisi materi terkait kamtibmas dan peran sinergitas kerja gereja dan kepolisian, pada rangkaian kegiatan Sarasehan Wanita dan Pria GPDP di Tanah Papua, di aula gedung Unipa, Selasa (6/2/2018).(Foto: Adrian Kairupan/PBOKe)

Bentuk pengawasan gereja terhadap dana desa, kata Rodja, prosesnya wajib dimulai dari perencanaan dalam musyawarah desa atau tingkat kampung. Masyarakat gereja wajib untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa tersebut.

“Di sinilah pentingnya gereja untuk mengajak masyarakat guna bersama-sama merumuskan alokasi dana desa. Gereja mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” tukasnya.

Kapolda Juga berpesan, jika ada penyimpangan dalam alokasi dana desa, lanjutnya, maka warga diharap melaporkan ke kepolisian terdekat atau ke satgas dana desa selanjutnya untuk dilakukan advokasi atau pendampingan oleh pihak berwajib.

Baca Juga:  50 Caba PK Pedalaman Ikut Sidang Pemilihan
Penulis : Adrian Kairupan
Editor : Kris Tanjung
Comments
Loading...
error: Content is protected !!